JagatBisnis.com – Juru Bicara Menteri BUMN, Arya Sinulingga, dengan tegas membantah tudingan terkait penjualan senjata oleh tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia ke Junta Militer Myanmar. Tudingan ini awalnya diungkapkan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil di Myanmar, namun Arya Sinulingga menegaskan bahwa tidak ada penjualan senjata oleh PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yang merupakan bagian dari holding industri pertahanan DEFEND ID, kepada Myanmar.
Menurut Arya Sinulingga, data yang dimiliki pihak BUMN menunjukkan bahwa tidak ada penjualan senjata ke Myanmar. Ia juga menekankan bahwa data mengenai penjualan senjata tidak termasuk dalam informasi publik, melainkan merupakan rahasia perusahaan.
Arya juga menegaskan bahwa jika memang ada penjualan senjata yang dilakukan oleh pihak lain, hal tersebut bukan menjadi urusan Kementerian BUMN. Ia menyatakan, “Kalau orang lain jual ke Myanmar, bukan urusan kita. Artinya kita enggak ada jual ke Myanmar.”
Namun, dari pemberitaan resmi PT Pindad, terungkap bahwa Myanmar termasuk salah satu tujuan ekspor produk mereka. Perusahaan juga menyebutkan bahwa mereka telah berhasil melakukan ekspor produk, termasuk munisi, ke berbagai negara, termasuk Myanmar.
Dari investigasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil di Myanmar, disebutkan bahwa proses pengiriman senjata dari Indonesia melalui perusahaan Myanmar milik Htoo Htoo Shein Oo, North Company Limited. Hal ini memunculkan kecurigaan terkait potensi korupsi dalam transaksi ini.
Sebagai respons terhadap tudingan ini, CHRO, MAP, dan Marzuki Darusman telah mengajukan pengaduan dan meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait dugaan penjualan senjata ke Myanmar.
Berita ini menggambarkan kontradiksi antara pernyataan pihak BUMN dan data ekspor yang diumumkan oleh PT Pindad. Investigasi lebih lanjut akan diperlukan untuk mengklarifikasi situasi ini. (tia)
