JagatBisnis.com – Central American Parliament (Parlacen) telah melakukan pemungutan suara yang menghasilkan keputusan untuk mengeluarkan Taiwan dari posisi pengamat tetap di lembaga tersebut. Taiwan telah menduduki posisi ini sejak tahun 1999, namun kini posisi tersebut diambil alih oleh Beijing dengan alasan bahwa Taiwan tidak memiliki cukup kedaulatan berdasarkan hukum internasional.
Keputusan ini diambil oleh enam negara anggota Parlacen yang hadir dalam sebuah sesi di Ibu Kota Managua, Nikaragua, pada Senin, 21 Agustus 2023. Langkah ini dimulai ketika delegasi legislatif dari Nikaragua mengusulkan mosi untuk mencabut status pengamat tetap Taiwan dengan argumen bahwa status Taipe tidak diakui oleh PBB karena tidak memiliki pengakuan yang memadai sebagai negara berdaulat. PBB telah menganggap Taiwan sebagai bagian dari Cina.
Kementerian Luar Negeri Taiwan merespon keputusan Parlacen ini dengan menggambarkannya sebagai tindakan konspirasi dari Beijing untuk merendahkan Taiwan. Pemerintah Taiwan bahkan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menarik diri dari keanggotaan Parlacen demi menjaga martabat nasional. Kementerian Luar Negeri Taiwan menekankan bahwa pemerintah daerahnya, baik di Taipe maupun di Beijing, adalah entitas yang berdiri sendiri.
Beijing, sementara itu, menyatakan kegembiraan atas keputusan Parlacen ini dan menyebutnya sebagai langkah yang tepat. Cina memandang Taiwan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayahnya dan selama ini telah menentang pengakuan diplomatik apapun terhadap Taiwan, yang memiliki pemerintahan sendiri sejak akhir 1940-an.
Sejak tahun 1971, PBB telah mengeluarkan Taiwan dan mengakui Beijing sebagai wakil Cina di PBB. Prinsip satu-Cina dianut oleh sebagian besar negara di dunia, dan hubungan formal dengan Taiwan hanya dimiliki oleh sedikit negara. Meski begitu, Beijing mengkritik Amerika Serikat karena dianggap melanggar prinsip ini dengan menjual senjata kepada Taiwan serta campur tangan dalam urusan dalam negeri Cina.
(tia)
