JagatBisnis.com – Pada tanggal 9 Agustus 2023, Partai Pheu Thai mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan dukungan dari enam partai lain dalam upaya mereka untuk membentuk pemerintahan baru di Thailand. Namun, meskipun mendapatkan dukungan tambahan, aliansi Pheu Thai masih belum mencapai jumlah dukungan yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan baru.
Thailand telah berada di bawah pemerintahan sementara selama 142 hari karena kebuntuan politik yang berkepanjangan. Pemenang pemilu, Partai Move Forward, telah menghadapi tantangan untuk membentuk pemerintahan akibat resistensi dari legislator konservatif yang bersekutu dengan unsur-unsur militer royalis.
Partai Pheu Thai, yang menempati posisi kedua dalam pemilu, telah berusaha untuk membentuk pemerintahan, tetapi menghadapi kesulitan karena pengaruh militer yang signifikan dalam parlemen. Meskipun mendapatkan dukungan dari beberapa partai, termasuk Bhumjaithai yang menempati posisi ketiga, Pheu Thai masih membutuhkan dukungan lebih lanjut untuk mendapatkan mayoritas dalam parlemen.
Pheu Thai adalah partai populis yang memiliki sejarah kuat dalam politik Thailand. Partai ini didirikan oleh keluarga miliarder Shinawatra dan sebelumnya pernah menghadapi pengusiran dari kekuasaan dalam dua kudeta, yaitu pada tahun 2006 dan 2014.
Salah satu poin kontroversial yang menyebabkan konflik politik adalah rencana Partai Move Forward untuk mengamandemen undang-undang yang melindungi monarki dari kritik. Bhumjaithai menolak untuk mendukung Partai Move Forward karena alasan ini.
Meskipun Pheu Thai telah meninggalkan Partai Move Forward, mereka masih berharap untuk memenangkan dukungan dari anggota parlemen dalam pemungutan suara perdana menteri yang dijadwalkan akhir bulan ini. Namun, keberhasilan upaya ini masih menjadi pertanyaan mengingat kondisi politik yang rumit dan pengaruh militer dalam proses pembentukan pemerintahan di Thailand.
(tia)
