JagatBisnis.com – Saat yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia di saat Dirgahayu Republik Indonesia adalah dengan diluncurkannya Kereta Cepat.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo memastikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan LRT Jabodebek tak molor dari jadwal pengoperasian yakni, 18 Agustus 2023. Peresmian kedua moda transportasi ini direncanakan sebagai kado ulang tahun Kemerdekaan ke-78 RI.
Pria yang kerap disapa Tiko itu mengatakan kedua moda transportasi tersebut akan terintegrasi dengan layanan publik lainnya seperti Transjakarta yang dikelola oleh Perum PPD. Salah satu halte Transjakarta yang kini sudah terintegrasi dengan stasiun LRT adalah Stasiun Dukuh Atas.
“Nanti kita launching 18 Agustus adalah LRT dan kereta cepat, nanti ada integrasi dua layanan transportasi publik, dan nanti akan terkoneksi dengan dukuh atas, dengan TJ (Transjakarta) yang mungkin sebagian besar di-operate oleh PPD,” kata Tiko dalam peresmian Merger Perum PPD dengan Perum Damri di Jakarta, Senin (19/6).
Dengan integrasi moda transportasi tersebut, sebut Tiko, dapat memudahkan masyarakat dalam perjalanan sehari-hari. Saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengoptimalkan konektivitas antara intermoda. ‘
“Kita bekerja sama dengan Kemenhub bagaimana konektivitas antar moda ini memberikan layanan optimal, tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tapi juga meningkatkan pendapatan perusahaan,” ujar Tiko.
Selain konektivitas antar moda, Tiko juga menyebut saat ini pemerintah tengah melakukan pengembangan digitalisasi untuk ticketing. Ia juga berharap dengan bertambahnya moda transportasi, jumlah pengguna kendaraan pribadi menjadi berkurang.
“Jadi ini tujuan akhir yang kita harapkan bahwa masyarakat nyaman dengan kendaraan umum seperti negara maju seperti di Singapura seperti di Jepang,” tutur Tiko.
Infografik Jalur LRT Jabodebek.
Sebelumnya, Pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang semula ditargetkan 18 Agustus 2023 terancam mundur ke Januari 2024. Mengutip dokumen internal yang didapat Reuters, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan tiga konsultan menolak meluluskan izin operasi komersial (Commercial Operation Date/COD) sesuai jadwal yang ditentukan semula.
Terlebih informasi yang diperoleh kumparan, Stasiun Karawang belum siap digunakan. Selain itu, jalan akses penumpang dari dan ke stasiun juga belum terbangun. Stasiun tersebut merupakan salah satu dari empat stasiun KCJB. Tiga lainnya yakni Stasiun Halim, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar yang juga berfungsi sebagai depo.
Berdasarkan kondisi tersebut, Kemenhub serta tiga konsultan yakni Mott MacDonald, PwC, dan konsultan lokal Umbra, menyarankan bahwa operasi komersial penuh diundur ke Januari 2024. (den)
