JagatBisnis.com – Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengkritisi ambisi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang tidak disertai kemampuan domestik. Karena proyek yang tidak masuk secara pertimbangan ekonomi tetap dikerjakan sehingga memberatkan neraca BUMN karya.
“Di antara akar masalah menggunungnya utang BUMN adalah kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur nasional,” kata Wakil Ketua BAKN DPR Anis Byarwati, dalam kunjungan kerja ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Bandung, Selasa (13/6/2023).
Menurutnya, sehingga pihaknya perlu menggali titik-titik di mana persoalan yang ditemukan untuk diperbaiki. Karena tugasnya membuat rekomendasi, terkait dengan topik PMN terhadap BUMN. Jadi, bukan pengambilan keputusan seperti yang dilakukan di komisi.
“Untuk itu, kami tetap harus mencari solusi yang terbaik,” tegas Anis, seperti dalam keterangan, Kamis (15/6/2023).
Pada kesempatan itu, Anis menjelaskan, ketiga BUMN yang hadir pada pertemuan ini merupakan BUMN dengan nilai utang paling besar. Di antaranya, DJKN Kemenkeu melaporkan utang Hutama Karya (HK) sebesar Rp71,53 trilyun. Diperkirakan, hingga tahun 2026, HK mengalami kerugian sebesar Rp6 triliun. Hutama Karya mengalami kerugian sekitar Rp2 triliun pada 2020 dan Rp2,4 triliun pada 2021 yang disebabkan beroperasinya sebagian ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sehingga bunga pinjaman sudah mulai dihitung.
“Sebagian ruas dari Jalan Tol Trans Sumatra ternyata tidak menghasilkan pendapatan sesuai dengan feasibility study yang direncanakan di awal. Kami pun berharap agar kementerian BUMN yang bertugas memberikan penilaian terhadap BUMN yang layak mendapatkan PMN, ke depan harus bekerja lebih cermat,” tutup Anis. (eva)
