JagatBisnis.com – Seperti tahun-tahun sebelumnya setiap acara Mayday yang akan di ikuti oleh ribuan buruh dari berbagai macam sektor industri yang akan turun ke jalan pada 1 Mei.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama asosiasi buruh akan melakukan aksi pada Hari Buruh atau May Day, Senin (1/5/2023).
Kegiatan aksi akan dipusatkan di depan Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi. Tentu akan menggepung kedua tempat vital itu.
Peserta aksi di Jakarta akan di pusatkan di Istana Negara Jakarta dan kantor atau gedung Mahkamah Konstitusi. Perayaan May Day akan diikuti tercatat yang terorganisir Partai Buruh hampir 50 ribu orang, target kami adalah 100 ribu orang aksi di Istana Negara,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal, Sabtu (29/4/2023).
“May Day di Jakarta akan berlangsung dari jam 09.30 sampai 12.30 WIB. Mudah-mudahan ada pihak Istana yang bisa menerima peserta aksi yang diorganisir oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh,” tuturnya.
Iqbal menyebut, sekitar pukul 13.00 peserta aksi akan bergeser ke Istora Senayan, melaksanakan May Day Fiesta, yakni pesta bagi para buruh. Setelah pukul 15.00 massa aksi langsung membubarkan diri.
Untuk diketahui, May Day akan dilakukan serempak di seluruh wilayah. Nantinya, para buruh yang berada di luar Jawa Barat, Banten, dan Jakarta akan melakukan aksi di kantor-kantor gubernur hingga wali kota.
“Untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI akan dipusatkan di Jakarta. Sedangkan di luar 3 provinsi tersebut diselenggarakan May Day serempak di kantor gubernur, bupati, dan wali kota, itu puluhan ribu buruh,” tuturnya.
Said Iqbal mengatakan acara May Day Fiesta nantinya akan ditutup dengan orasi politik presiden Partai Buruh. Menurut Said Iqbal, orasi politik dari Partai Buruh ini lazim dilakukan di seluruh dunia pada saat May Day.
May Day Fiesta akan diisi oleh orasi-orasi para pemimpin buruh dan ditutup orasi politik presiden Partai Buruh tentang sikap partai buruh menjelang pemilu 14 Februari 2024. Ini lazim diseluruh dunia, di seluruh dunia serikat buruh dan partai buruh merayakan May Day jadi kami minta Bawaslu juga jangan berlebihan ini kegiatan yang biasa dilakukan di seluruh dunia,” ujarnya.
Pihaknya juga menolak rencana pengelola dana BPJS Kesehatan yang akan diserahkan kepada Kemenkes melalui RUU Kesehatan tersebut. Karena dana tersebut bukan murni APBN yang bisa dikelola oleh setingkat menteri namun ada dana iuran pekerja hingga pengusaha.
Oleh sebab itu menurutnya BPJS Kesehatan semestinya ada dibawah langsung oleh presiden. Sebab apabila ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang bisa cukup menguras dana BPJS Kesehatan ada jaminan dari APBN melalui keputusan Presiden atau lebih mudah untuk mencari sumber pendanaan lain.
“Ketika ada dana BPJS yang berkurang ketika ada keadaan darurat, itu bisa presiden mengeluarkan APBN atau sumber lain, tetapi kalau menteri kan tidak bisa,” sambungnya.
Hal itu yang ditolak oleh kaum buruh terhadap RUU Kesehatan. Khawatir menteri sulit mengambil tindakan apabila terjadi hal-hal yang darurat pada dana BPJS Kesehatan.
“Makanya kita usulkan BPJS di bawah Presiden, karena anggaran BPJS ada 3 sumber, ada PBI melalui APBN, ada iuaran pengusaha dan iuran buruh, dan iuran mandiri, masa mau diambil oleh pemerintah untuk ditempatkan di bawah Menteri Kesehatan,” kata Said Iqbal.
Hal lain yang dipermasalahkan Said Iqbal adalah jumlah Dewan Pengawas dari unsur buruh yang dikurangi, dari dua menjadi satu. Padahal buruh selama ini ikut mengiur BPJS.
Isu lain yang juga akan disuarakan dalam May Day adalah mendesak agar RUU PPRT yang sudah 18 tahun belum juga disahkan segera disahkan. RUU PPRT diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pekerja rumah tangga.
Di mana mereka hingga saat ini tidak memiliki kepastian terkait jam kerja, upah, dan jaminan sosialnya.
“Mengapa RUU PPRT yang diharapkan untuk segera disahkan tak kunjung disahkan, padahal sudah 18 tahun. Tetapi giliran UU Cipta Kerja yang ditolak kaum buruh dengan cepat segera disahkan? DPR ini mewakili siapa sebenarnya?” tegas Said Iqbal. (den)
