JagatBisnis.com – Dalam upaya meningkatkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), pemerintah bersama Perum Bulog telah menandatangani nota kesepahaman dengan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi). Penandatanganan ini dilakukan pada Rabu (31/7) di Jakarta, sebagai bagian dari komitmen untuk mengutamakan produksi beras dari petani dalam negeri.
Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, dan Ketua Umum PERPADI, Sutarto Alimoeso, mencakup berbagai aspek penting. Kerja sama ini meliputi penguatan CBP, pengadaan gabah dan beras dari petani, serta penyaluran dan penjualan beras. Selain itu, nota kesepahaman ini juga mencakup pemanfaatan infrastruktur pengolahan, kemitraan budidaya pertanian Mitra Tani, dan kampanye untuk mendorong petani muda.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menekankan pentingnya menjaga stabilitas beras hingga akhir tahun. “Kami ingin memastikan ada stok beras yang cukup dari 2024 hingga 2025, untuk mengantisipasi masa panen berikutnya,” ujar Arief dalam keterangan pers, Kamis (1/8). Menurutnya, saat panen melimpah, beras harus disimpan dan dikeluarkan saat paceklik, sebuah strategi sederhana namun memerlukan dukungan yang besar.
Hingga 30 Juli 2024, Perum Bulog telah menyerap 770,6 ribu ton beras dari dalam negeri. Capaian ini menunjukkan tren positif jika dibandingkan dengan total penyerapan beras dalam negeri di 2023 yang mencapai 1,06 juta ton.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menekankan bahwa dukungan dari Perpadi sangat penting untuk pengadaan CBP. Ia juga berharap agar Bulog dapat meningkatkan penyerapan beras dalam negeri, dengan target minimal 600.000 ton hingga 1 juta ton. “Kami minta Bulog untuk terus mendukung pengadaan beras dalam negeri, bukan hanya menambah 1.000 ton,” tegas Sudaryono.
Penugasan tambahan kepada Bulog sebesar 600.000 ton beras ini penting untuk mendukung program intervensi pemerintah. Di antaranya adalah program bantuan pangan beras yang akan dilaksanakan pada Agustus, Oktober, dan Desember yang memerlukan 662.000 ton. Selain itu, penyaluran beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga akhir tahun memerlukan sekitar 500.000 ton. Target akhir tahun 2024 adalah memastikan Bulog memiliki stok beras minimal 1,2 juta ton.
Dengan berbagai langkah strategis dan kerja sama yang solid, pemerintah bertujuan untuk memastikan kestabilan pasokan beras dan mendukung ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat cadangan beras pemerintah tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan harga pangan yang stabil bagi masyarakat. (Hky)
