JagatBisnis.com – Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, namun PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa Pertalite tetap tersedia di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mereka. Dari total 7.751 SPBU Pertamina di seluruh Indonesia, 7.516 SPBU atau 97% masih menyediakan Pertalite.
Ketersediaan Pertalite dan Pengaturan BPH Migas
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan Pertalite. “Pertalite masih tersedia di hampir semua wilayah. Jika ada SPBU yang tidak menjual, itu hanya sekitar 3% dari total SPBU di seluruh Indonesia,” jelas Heppy dalam keterangan resmi, Jumat (30/8).
Heppy menjelaskan bahwa SPBU yang tidak menjual Pertalite telah diatur oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk lokasi yang lebih fokus pada area komersial, pemukiman menengah, serta SPBU baru yang tidak melewati jalur transportasi publik.
Pendaftaran QR Code untuk Pengguna BBM Subsidi
Untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pendataan pengguna melalui pendaftaran QR Code. “Kami mengimbau pengguna kendaraan roda 4 untuk mendaftar QR Code Pertalite. Ini akan mempermudah proses jika ada regulasi baru dari Pemerintah terkait kriteria kendaraan,” tambah Heppy.
Perubahan di Jumlah SPBU yang Menjual Pertalite
Sebelumnya, PT Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menginformasikan bahwa sebanyak 235 SPBU tidak lagi menjual Pertalite. Namun, 7.751 SPBU tetap menyediakan Pertalite di seluruh Indonesia. Heppy menyebutkan bahwa pengaturan oleh BPH Migas untuk penjualan BBM subsidi, baik solar maupun Pertalite, telah berjalan selama beberapa tahun dan akan terus dilaksanakan.
Meskipun ada pembatasan penjualan Pertalite yang diumumkan oleh pemerintah, Pertamina memastikan bahwa mayoritas SPBU mereka masih menyediakan BBM subsidi ini. Pendaftaran QR Code untuk kendaraan roda 4 diharapkan dapat membantu dalam penyaluran BBM subsidi yang lebih efisien dan sesuai dengan kebijakan yang akan datang. (Hky)
