JagatBisnis.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, yang memperkirakan defisit mencapai 2,70% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau secara nominal sebesar Rp 609,7 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan dari target sebelumnya yang ditetapkan sebesar 2,29% dari PDB atau Rp 522,8 triliun.
Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Senin (8/7), Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2024 diperkirakan akan mencapai Rp 2.802,5 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 0,7% year-on-year (yoy). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN, dan peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L).
Di sisi lain, outlook belanja negara dalam APBN 2024 diperkirakan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau setara dengan 102,6% dari pagu APBN 2024, menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,3%. Kenaikan ini sejalan dengan perang APBN yang berperan sebagai shock absorber untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.
Untuk membiayai tambahan defisit sebesar Rp 609,7 triliun, Sri Mulyani menyatakan bahwa pembiayaan akan dilakukan melalui tambahan penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 100 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 214,6 triliun. Meskipun defisitnya mengalami kenaikan, Sri Mulyani menegaskan bahwa penerbitan SBN justru mengalami penurunan.
Sebagai informasi tambahan, Kemenkeu mencatat bahwa defisit APBN pada Semester I-2024 mencapai Rp 77,3 triliun atau setara dengan 0,34% terhadap PDB. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang berubah-ubah.
Perkembangan selanjutnya terkait realisasi APBN 2024 akan terus dipantau untuk memastikan keberlanjutan keuangan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (Mhd)
