JagatBisnis.com -Pemerintah Indonesia resmi membuka pintu penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya, pembiayaan APBN tentu bisa mengakselerasi transisi energi untuk menggencarkan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), sehingga mengurangi emisi karbon.
“Bisa menambah (jumlah PLTU yang pensiun dini), membuka akses energi baru masuk, bisa kurangi emisi karbon,” kata Arifin kepada kumparan, Jumat (20/10).
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai kebijakan ini merupakan langkah maju dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. Menurutnya, selama ini komitmen untuk mempercepat penutupan PLTU batu bara sering terhalang oleh kecilnya mobilisasi dana domestik terutama dari APBN.
“Bentuk dukungan dari APBN, kata Bhima, bisa berbentuk pengalihan subsidi energi berbahan bakar fosil kepada program penutupan PLTU batu bara PLN.
“Jika asumsinya satu PLTU batu bara dengan kapasitas setara PLTU Cirebon-1 membutuhkan dana Rp 13,4 triliun untuk pensiun dini, maka penghematan belanja subsidi energi senilai 28 persen dari alokasi subsidi energi APBN 2024 sebesar Rp 189 triliun menghasilkan penutupan 4 PLTU batu bara,” jelasnya.
Dengan adanya dukungan APBN, Bhima optimistis jumlah PLTU batu bara yang akan pensiun dini di Indonesia akan meningkat. Hal ini akan berdampak positif terhadap upaya penurunan emisi karbon dan pencapaian target net zero emission pada tahun 2060.
(tia)
