JagatBisnis.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit terus bersinergi dengan KPU dan Bawaslu memetakan daerah-daerah yang rawan konflik. Sigit mengatakan pihaknya akan memberi perhatian khusus untuk mengamankan provinsi dan kabupaten/kota yang berpotensi konflik SARA hingga politik uang di pemilu.
Menurut Bawaslu, misalnya ada 5 provinsi rawan SARA, seperti DKI Jakarta, Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, dan Banten.
“Berdasarkan indeks kerawanan pemilu Bawaslu, terdapat 5 provinsi dan 85 kabupaten kota berkategori kerawanan tinggi. Serta berdasarkan indeks kerawanan pemilu tahap 3 Polri, terdapat 2 provinsi dan 1 kabupaten/kota berkategori sangat rawan,” pesan Kapolri pada jajarannya dalam apel Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Monas, Selasa (17/10).
“Bagi wilayah yang tergolong kerawanan tinggi dan sangat rawan, segera lakukan antisipasi. Sedangkan bagi wilayah lain jangan underestimate dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin,” imbuh dia.
Sigit meminta pemetaan potensi konflik sosial terus dilakukan detail di wilayah masing-masing pasukan. Ia juga memerintahkan konflik diselesaikan sampai akar.
“Selesaikan potensi konflik hingga ke akar masalah. Apabila terhadap konflik yang sedang mengganggu stabilitas Kamtibmas, pastikan penggunaan muatan dilakukan tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas serta resesitas,” ujar dia.
Selain itu, Sigit meminta jajarannya memetakan daerah yang rawan bencana saat pemilu. Polri juga berkoordinasi dengan TNI, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder lainnya untuk memetakan daerah rawan sehingga bencana dapat dimitigasi.
“Siapkan pula rencana antisipasi bekerja sama dengan penyelenggara Pemilu, apabila nanti terdapat situasi bencana alam di suatu daerah. Contohnya mempersiapkan fasilitas pencoblosan di lokasi-lokasi pengungsian,” lanjutnya.
Terkait tindak pidana pemilu, Kapolri meminta jajarannya mengedepankan koordinasi dan kolaborasi dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Menurutnya, penyelesaian tindak pidana pemilu harus dilakukan profesional, transparan, hingga mendapat legitimasi dari masyarakat.
Terakhir, Kapolri mengimbau jajarannya mengantisipasi terorisme selama gelaran Pemilu 2024.
“Terorisme juga harus menjadi perhatian serius. Pada Pemilu 2019, terdapat 6 aksi serangan teror dan ini tidak boleh terjadi di Pemilu 2024. Terlebih saat ini perang antara Hamas dengan Israel sedang bereskalasi, hal ini dapat berdampak terhadap situasi di dalam negeri,” ujar Sigit.
“Optimalkan preventif strike agar pelaku teror bisa ditangkap sebelum melancarkan aksinya, sehingga kita bisa memastikan kita minimalkan, tidak ada letupan sekecil apa pun pada Pemilu 2024,” tandasnya.
Polri akan melaksanakan Operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk mengamankan Pemilu mulai 19 Oktober mendatang. Selain itu, Polri juga menggelar Operasi Nusantara 2023-2024, upaya cooling system untuk membangun narasi persatuan dan kesatuan.
Ada pula Operasi Mantra Ibu 2023-2024, yakni penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, untuk menjaga stabilitas Kamtibmas pada Pemilu 2024. (tia)
