JagatBisnis.com – Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengungkapkan bahwa pemerintah masih memiliki utang kepada PLN sebesar Rp 60,66 triliun yang belum dibayar. Utang ini mencakup subsidi listrik tahun 2022, subsidi listrik hingga bulan Agustus 2023, dan kompensasi listrik hingga Agustus 2023.
Rincian utang tersebut adalah sebagai berikut:
- Subsidi listrik tahun 2022, hasil audit dari BPK, BPKP, dan asersi Itjen Kemenkeu mencapai Rp 58,83 triliun. Realisasi pembayaran ke PLN baru sebesar Rp 54,15 triliun, sehingga tersisa utang sebesar Rp 4,67 triliun.
- Subsidi listrik 2023 hingga Agustus, hasil audit mencapai Rp 43,32 triliun, dan realisasi pembayarannya baru mencapai Rp 37,2 triliun. Sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp 5,82 triliun.
- Kompensasi listrik tahun 2023 hingga Agustus, hasil audit mencapai Rp 50,16 triliun. Pembayaran kompensasi ini sedang dalam proses.
Darmawan Prasodjo juga menjelaskan bahwa pembayaran subsidi listrik tahun 2023 senilai Rp 5,53 triliun diestimasi akan cair pada 22 September 2023. Sedangkan subsidi untuk triwulan II 2023 sedang dalam proses verifikasi sebesar Rp 289,4 miliar.
Terakhir, pembayaran kompensasi listrik tahun 2023 hingga Agustus senilai Rp 50,16 triliun juga sedang dalam proses. Estimasi pembayarannya sebesar Rp 18,39 triliun diharapkan akan dilakukan pada bulan September 2023.
Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa progres pembayaran subsidi listrik hingga Agustus 2023 telah mencapai 51,26 persen dari pagu DIPA sebesar Rp 72,5 triliun. Hal ini meninggalkan sisa pagu DIPA untuk subsidi listrik tahun 2023 sebesar Rp 35,3 triliun. Subsidi listrik ini diberikan kepada 39,3 juta pelanggan yang terdiri dari berbagai golongan tarif, termasuk rumah tangga kecil, pelanggan sosial, pemerintah, traksi, dan curah.
(tia)
