JagatBisnis.com – Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja bertemu dengan PT Dirgantara Indonesia (DI), PT. Garuda Indonesia (GI) dan PT Angkasa Pura, di Tangerang, Senin (11/9/2023). Pertemuan yang jugadihadiri perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN itu menelaah Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN. Hal itu terkait masalah sisa dana PMN yang tidak terserap oleh BUMN.
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Anis Byarwati menerangkan, sepanjang pihaknya menelaah PMN untuk BUMN, hampir setiap BUMN melaporkan terdapat dana sisa dari PMN yang belum terserap. Misalnya, hasil pemeriksaan tahun 2020 sampai dengan semester 1 Tahun 2022 pada PT DI menunjukkan dana PMN belum terserap 100 persen. Begitu juga dengan PT Angkasa Pura yang pada tahun 2015 dan tahun 2016 mendapatkan PMN dengan total Rp4 triliun, dan berdasarkan LHPBPK terdapat sisa dana Rp641 milyar.
“Sedangkan, PT GI dari temuan BPK sisa dana investasi pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020-2021 sebesar Rp7,50 triliun tidak dapat disalurkan,” katanya dalam keterangan dki Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Menyikapi hal itu, Anis meminta Kementerian BUMN untuk segera merumuskan kebijakan terkait dana sisa PMN di BUMN ini. Untuk itu, Kementerian BUMN perlu memiliki kebijakan khusus terkait dengan sisa dana PMN di BUMN karena sepanjang penelaahan yang dilakukan BAKN, hampir semua BUMN yang ditemui menyatakan memiliki dana sisa PMN.
“Apalagi, besarnya utang yang dimiliki PT GI. Padahal negara sangat berkepentingan memiliki PT GI karena menjadi kebanggaan bangsa dan menjadi salah satu duta negara. Namun, utang yang dimilikinya saat ini sangat fantastis mencapai angka Rp70 trilyun,” ungkap Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS ini.
Sementara, untuk Kementerian BUMN terkait adanya mis manajemen di PT GI, Anis merasa keberatannya jika adanya mis manajemen itu ditambal oleh PMN. Karena PMN itu adalah uang negara yang notabenenya diambil dari pajak-pajak rakyat Indonesia.
“APBN itu adalah instrumen kesejahteraan rakyat. Kalau dipakai untuk menyelesaikan mis manajemen, alangkah tidak fair untuk rakyat Indonesia,” tegas Anis. (eva)
