JagatBisnis.com – Pengunduran diri dua anggota parlemen senior dari Partai Aksi Rakyat (PAP) di Singapura karena “hubungan mereka yang tidak pantas” telah menciptakan keguncangan dalam politik negara kota yang terkenal dengan stabilitas politiknya. Ketua Tan Chuan-Jin dan anggota parlemen Cheng Li Hui mengundurkan diri setelah tekanan dari Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang menyatakan bahwa tindakan ini diperlukan untuk menegakkan standar partai.
Pengunduran diri anggota senior PAP jarang terjadi di Singapura, mengingat partai tersebut telah berkuasa sejak 1959, sebelum negara itu merdeka pada 1965. Perilaku pribadi Tan Chuan-Jin dikritik oleh Lee Hsien Loong, dan dia menyatakan pemahamannya terhadap keinginan ketua untuk menjauh dari politik dan membantu menyembuhkan keluarganya.
Anggota parlemen Cheng Li Hui telah berada di parlemen sejak 2015, namun tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar setelah pengumuman pengunduran diri mereka. Halaman Facebook-nya juga telah dihapus.
Pergolakan politik lainnya di Singapura terjadi karena penyelidikan korupsi tingkat tinggi terhadap menteri transportasi S Iswaran dan taipan hotel Ong Beng Seng. Meskipun mereka ditangkap pekan lalu, mereka dibebaskan dengan jaminan dan belum mengomentari penyelidikan tersebut.
Tidak hanya partai berkuasa PAP yang menghadapi skandal, tetapi juga partai oposisi Partai Buruh (WP). Partai tersebut menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki “hubungan yang tidak pantas” antara dua anggota seniornya setelah sebuah video muncul online yang menunjukkan mereka berpegangan tangan di sebuah restoran. Baik PAP maupun WP belum pernah memecat anggotanya karena perselingkuhan sebelumnya.
Meskipun peristiwa ini mengejutkan bagi Singapura yang dikenal karena kebebasan dari korupsi dan tingginya standar moral politisi, ilmuwan politik Chong Ja Ian di National University of Singapore menyatakan bahwa perkembangan tersebut adalah “masalah yang relatif dapat dikendalikan” yang tidak akan mempengaruhi stabilitas politik negara.
Pemerintah Singapura tampaknya berusaha meningkatkan transparansi dalam sistem partai dan politik mereka setelah skandal ini. PM Lee berencana untuk mencalonkan ketua baru pada 1 Agustus, namun tidak memiliki rencana untuk mengadakan pemilihan umum segera, yang seharusnya dijadwalkan pada 2025. (tia)
