JagatBisnis.com – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan perangkat Desa Indonesia (PPDI) menganggap keberadaan pendamping desa merupkan pemborosan. Untuk itu, ketiga asosiasi tersebut meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja dari pendamping desa yang dibentuk oleh Kementerian Desa.
“Karena kami menganggap keberadaan pendamping desa hanya memboroskan uang negara dan tidak efektif serta efisien keberadaannya dalam mendukung pembangunan desa,” kata Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya dalam Simposium Desa di Jakarta, seperti keterangan tertulis, Senin (20/2/2023).
Maka ketiga asosiasi ini, lanjutnya, akan menggelar aksi desa bersatu di gedung DPR, Jakarta. Aksi ini sebagai bentuk keseriusan kita mengawal dan memastikan revisi UU Desa No. 6 tahun 2014 berjalan.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPN PPDI Widhi Hartono menambahkan, pihaknya juga meminta kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan pilkades serentak tahun 2023. Selain itu juga meminta bupati/walikota agar melakukan proses pilkades serentak guna menghindari politisasi desa menjelang 2024.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Abpednas Indra Utama mengungkapkan, jika pendamping desa ada 35 ribu orang dengan gaji Rp5 juta per bulan. Maka, total bisa menghabiskan Rp175 miliar sebulan. Lebih baik dana sebesar ini digunakan untuk Bimtek anggota BPD yang memang memahami masalah dan berada di desa atau pembangunan fisik.
“Wajar apabila kesejahteraan dan peningkatan kualitas kepala desa, anggota BPD dan perangkat desa perlu diperhatikan mengingat bebannya yang begitu besar dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Maka, dengan revisi UU 6 tahun 2014 dan kenaikan dana desa, kita bisa bersama-sama membangun desa menuju desa sejahtera untuk Indonesia maju,” tutup Indra. (*/esa)
