JagatBisnis.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dunia pers saat ini tidak dalam kondisi yang baik. Hal itu disebabkan oleh banyaknya media informasi digital yang lebih memilih untuk mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme autentiknya.
Jokowi menyampaikan itu dalam sambutannya pada acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2023 yang diadakan di Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis, 9 Februari 2023.
“Pada hari Peringatan Hari Pers Nasional sekarang ini, saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Saya ulang, dunia pers sedang tidak baik-baik saja,” katanya di Deli Serdang, Kamis.
Presiden juga mengatakan bahwa dahulu yang menjadi isu pertama dunia pers adalah kebebasan pers. Namun, menurutnya, isu utama dunia pers saat ini sudah mengalami pergeseran.
“Tapi apakah sekarang isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser. Karena kurang bebas apalagi kita sekarang ini,” ujar orang nomor satu di Indonesia itu.
Jokowi menyampaikan bahwa media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital adalah cakupan pers saat ini. Adanya cakupan yang lebih luas tersebut, menjadikan siapa saja bisa membuat berita sebebas-bebasnya.
Sehingga, kata Jokowi, masalah utama saat ini adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab karena masyarakat telah kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk dari platform asing yang umumnya tidak mempunyai redaksi.
Pada saat Artificial Intelligence (AI) mengendalikannya, sedangkan algoritma raksasa digital cenderung mementingkan bagian komersialnya saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional.
Sekarang ini banyak sekali, dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme autentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan,” ujar Jokowi.
Dia menegaskan bahwa hal semacam itu tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat. Sementara itu, media konvensional yang beredaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan.
Presiden juga menyampaikan bahwa keberlanjutan media konvensional saat ini tengah menghadapi tantangan berat.
“Saya mendengar banyak tentang ini, bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform-platform asing,” kata Kepala Pemerintahan Indonesia itu
Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan terkait adanya Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur tentang kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang diajukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Selain itu, terdapat usulan lain, kata Presiden, yaitu Rancangan Perpres tentang tanggung jawab perusahaan digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.
Dia juga menyarankan agar Perpres tersebut dibahas sesegera mungkin, sehingga dapat selesai secepatnya dalam kurun waktu satu bulan.
“Saran saya, bertemu, kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai Perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan,” ujar dia.* (den)
