JagatBisnis.com – Pemerintah daerah (pemda) harus melakukan langkah terukur untuk mengantisipasi inflasi. Karena, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak terhadap kegiatan ekonomi di daerah, khususnya pada harga bahan pokok dan daya beli masyarakat. Makanya, pemda pemda harus segera turun ke lapangan untuk mengidentifikasi masalah dan kenaikan harga bahan pokok.
“Tentunya kalau sudah turun ke lapangan, bapak-bapak akan bisa mengidentifikasi masalah. Jika ada kenaikan harga, bisa diidentifikasi di wilayah mana kenaikannya,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni, saat monitoring evaluasi (monev), Selawesi Tengah, seperti dalam keterangan tetulis, Minggu (23/10/2022).
Dia menjelaskan, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, pemda perlu mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Selain itu, langkah pengendalian inflasi juga membutuhkan kepekaan kepala daerah. Bahkan,Sulawesi Tengah sudah membuktikan capaiannya dengan memenangkan penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2022 yang diadakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Tercatat, provinsi itu menempati posisi terbaik kedua senasional dengan nilai investasi sebanyak Rp70,41 triliun. Perolehan tersebut merupakan perolehan tertinggi diluar Pulau Jawa,” imbuhnya.
Dilain sisi, Fatoni juga menekankan kepada seluruh pemda untuk melakukan upaya pengendalian inflasi. Tidak terkecuali pemerintah desa, turut mengendalikan laju inflasi.
“Perlu dikomunikasikan dan diberikan penjelasan dengan baik. Jangan membuat masyarakat panik, upayakan masyarakat agar tetap tenang. Selain itu, pemda pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berserta tim agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas dalam menekan laju inflasi,” pungkasnya. (*/eva)
