JagatBisnis.com – Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha pada Senin (10/10/2022) memerintahkan lembaga penegak hukum untuk memperketat aturan kepemilikan senjata dan menindak penggunaan narkoba. Perintah itu dikeluarkan menyusul pembunuhan massal oleh seorang mantan polisi di sebuah pusat penitipan anak. Sehingga hal itu menjadi salah satu tragedi terburuk yang pernah terjadi di Thailand.
Akibat peristiwa itu, sebanyak 36 orang termasuk 24 anak-anak tewas dalam amukan pisau dan senjata yang dilakukan seorang mantan polisi. Kemudian, mantan polisi itu diketahui bunuh diri di Uthai Sawah, sebuah kota 500 km timur laut Bangkok.
“Jenderal Prayut telah menginstruksikan pihak berwenang untuk secara proaktif mencari dan menguji penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan pejabat dan masyarakat, dan meningkatkan pengobatan bagi para pecandu,” kata juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri, seperti dikutip Reuters, Selasa (11/10/2022).
Dia menambahkan, perdana menteri telah memerintahkan pencatat pemerintah untuk mencabut lisensi senjata dari pemilik terdaftar. Khususnya, pemilik yang dilaporkan berperilaku dengan yang bisa “mengancam masyarakat” dan “menciptakan kekacauan atau menyebabkan kerusuhan.
“Diperintahkan juga untuk mengambil tindakan keras terhadap penjualan senjata ilegal, penyelundupan senjata, dan penggunaan senjata api ilegal. Pihak berwenang Thailand juga berencana untuk menarik senjata dari pejabat dan petugas polisi yang telah menyalahgunakan senjata api mereka atau berperilaku agresif saat bertugas,” terangnya.
Sementara itu, kepala polisi jenderal Damrongsak Kittprapas menegaskan, pemeriksaan kesehatan mental secara teratur juga akan diperlukan bagi pemohon dan pemegang lisensi senjata. Karena kepemilikan senjata di Thailand tergolong tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara.
“Senjata illegal di Thailand banyak yang dibawa dari negara-negara yang dilanda perselisihan,” pungkasnya. (*/els)
