JagatBisnis.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan segera memasuki masa 100 hari kerja. Namun, menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, tidak ada istilah 100 hari pertama dalam konteks pemerintahan mereka. Dedek menyebutkan bahwa kinerja pemerintahan sebaiknya dievaluasi dalam satu semester pertama, yang dapat memberikan gambaran lebih realistis mengenai capaian dalam tiga bulan pertama masa jabatan.
Fokus pada Program Sosial dan Ekonomi
Dedek menjelaskan bahwa dalam tiga bulan pertama, beberapa program utama telah diluncurkan oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang dimulai pada 6 Januari 2025 secara bertahap. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah gizi dan memastikan kesejahteraan masyarakat, yang diharapkan bisa memberikan dampak positif dalam jangka panjang.
Selain itu, Presiden Prabowo telah meresmikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur tentang penghapusan utang macet bagi sekitar 1 juta UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan. PP ini bertujuan untuk memberikan keberpihakan kepada pelaku usaha yang memiliki utang macet di bank-bank Himbara dengan batas utang maksimal Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.
Program Kesehatan Gratis dan Swasembada Pangan
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun untuk program cek kesehatan gratis yang dijadwalkan dimulai pada Februari 2025. Program ini bertujuan untuk memeriksa kesehatan 60 juta orang dalam tahun pertama, sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Dalam sektor pertanian, pemerintah juga menyoroti pentingnya swasembada pangan. Pada akhir tahun 2024, Presiden Prabowo meresmikan program cetak sawah di Merauke, dengan target mencetak 100.000 hektare sawah baru. Pada tahap pertama, sekitar 40.000 hektare sudah berhasil ditanami.
Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional
Salah satu langkah strategis lainnya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam serta mewujudkan ketahanan energi nasional. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dengan beberapa wakil ketua dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan.
Optimisme untuk Masa Depan Pemerintahan
Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, pemerintahan Prabowo-Gibran tetap optimis dengan pencapaian yang telah diraih sejauh ini. Dari program sosial hingga inisiatif ekonomi, pemerintah berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Evaluasi kinerja dalam satu semester pertama diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah dan kebijakan yang diambil dalam pemerintahan ini. (Mhd)
