JagatBisnis.com – Dana kelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus mengalami kenaikan yang signifikan. Hingga 30 November 2024, total dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan tercatat mencapai Rp 786,5 triliun, sebuah lonjakan yang menggembirakan bagi lembaga ini. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun, mengungkapkan bahwa nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,55% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp 698,81 triliun.
Oni menjelaskan, proyeksi kenaikan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan akan terus berlanjut seiring dengan semakin bertambahnya jumlah peserta yang mengikuti lima program jaminan sosial yang ditawarkan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Rincian Dana Kelolaan per Program
Sebagai rincian, total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan per November 2024 adalah sebagai berikut:
- JHT (Jaminan Hari Tua): Rp 486,34 triliun, tumbuh 9,17% Year on Year (YoY)
- JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja): Rp 67,55 triliun, tumbuh 14,78% YoY
- JKM (Jaminan Kematian): Rp 17,14 triliun, tumbuh 5,22% YoY
- JP (Jaminan Pensiun): Rp 186,05 triliun, tumbuh 19,93% YoY
- JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan): Rp 15,69 triliun, tumbuh 48,86% YoY
- BPJS: Rp 13,74 triliun, tumbuh 13,83% YoY
Diversifikasi Instrumen Investasi yang Tepat
Seluruh dana kelolaan tersebut dikelola dalam berbagai instrumen investasi, dengan rincian sebagai berikut:
- Deposito: 12,33%
- Surat Utang: 74,89%
- Saham: 7,68%
- Reksadana: 4,77%
- Properti: 0,26%
- Penyertaan: 0,07%
Dengan pengelolaan dana yang hati-hati, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mencatatkan hasil investasi sebesar Rp 46,8 triliun, yang menunjukkan peningkatan 8,99% YoY. BPJS Ketenagakerjaan menargetkan hasil investasi hingga akhir 2024 mencapai Rp 55,28 triliun.
Dengan terus tumbuhnya dana kelolaan dan hasil investasi yang positif, BPJS Ketenagakerjaan semakin menunjukkan kapasitasnya dalam memberikan perlindungan sosial yang optimal bagi para pekerja di Indonesia. (Mhd)
