JagatBisnis.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) telah memastikan kesiapan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025, setelah penandatanganan kontrak pengadaan dan penyaluran antara Kementerian Pertanian dan perusahaan BUMN ini. Tri Wahyudi Saleh, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, mengungkapkan bahwa perusahaan siap menjalankan tugasnya sebagai produsen dan distributor pupuk bersubsidi yang ditujukan untuk petani yang berhak.
“Pupuk Indonesia siap melaksanakan tugas pendistribusian ini. Berdasarkan hasil Rakortas di Bandung, kami diminta untuk mulai mendistribusikan pupuk kepada petani yang terdaftar pada e-RDKK 2025, yang jumlahnya sekitar 14,7 juta petani. Kami sudah siap dengan stok yang cukup,” ujar Tri Wahyudi dalam keterangannya, Selasa (24/12).
Pencapaian Penyaluran Pupuk Bersubsidi 2024
Hingga 23 Desember 2024, Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebanyak 7,25 juta ton pupuk bersubsidi, yang melebihi target kontrak pemerintah yang ditetapkan. Rinciannya mencakup pupuk urea sebanyak 3,66 juta ton, pupuk NPK sebanyak 3,49 juta ton, pupuk NPK Formula Khusus sebanyak 42.706 ton, dan pupuk organik sebanyak 46.521 ton.
Selain itu, perusahaan juga telah menyediakan stok pupuk bersubsidi dan nonsubsidi sebanyak 1,47 juta ton. Stok pupuk bersubsidi tersebut terdiri dari urea (546.758 ton), NPK (445.560 ton), NPK Formula Khusus (16.338 ton), dan pupuk organik (35.658 ton). Sedangkan untuk pupuk nonsubsidi, tersedia sebanyak 428.619 ton yang terdiri dari urea (357.384 ton) dan NPK (71.235 ton).
Kesiapan Distribusi dan Dukungan Pemerintah
Tri Wahyudi juga mengungkapkan bahwa Pupuk Indonesia siap mendistribusikan pupuk bersubsidi ke seluruh wilayah Indonesia pada awal tahun 2025. “Stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia mencapai 1,4 juta ton, dengan sekitar 400 ribu ton sudah tersedia di distributor dan kios. Kami berharap para petani bisa memanfaatkan momen yang baik ini, terutama dengan cuaca yang mendukung untuk bertanam,” ujarnya.
Kesiapan tersebut juga didukung oleh koordinasi yang solid antara berbagai pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, serta lembaga pengawasan seperti Ombudsman, Satgas Pangan, dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).
Pemerintah telah berhasil menyederhanakan birokrasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga petani yang terdaftar dapat dengan mudah menebus pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers hanya dengan membawa KTP.
Pemerintah Pastikan Ketersediaan Pupuk Subsidi
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra, menyatakan bahwa seluruh Kepala Dinas Pertanian Provinsi telah menetapkan penerima pupuk subsidi hingga ke tingkat kecamatan, dan memastikan mekanisme pembayaran pupuk subsidi berjalan dengan aman. “Penetapan alokasi pupuk subsidi hingga tingkat kecamatan telah 100 persen di seluruh daerah. Tidak ada kendala dalam penyaluran sesuai dengan e-RDKK, dan Pupuk Indonesia juga menjamin ketersediaan pupuk di setiap daerah,” ungkap Jekvy.
Dengan adanya kesiapan Pupuk Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, serta dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pihak terkait, diharapkan dapat mempercepat tercapainya swasembada pangan yang menjadi harapan Presiden Republik Indonesia. (Mhd)
