JagatBisnis.com – Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah besar dengan mengalokasikan Dana Permodalan Nasional Madani (PMN) sebesar Rp 27,49 triliun kepada 17 perusahaan-lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan ini dibuat setelah Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, meskipun tidak tanpa kontroversi karena salah satu penerima dana terlibat dalam masalah keuangan dan dugaan korupsi.
Dari total dana PMN yang dialokasikan, sekitar Rp 12,99 triliun disalurkan dalam bentuk PMN tunai, sementara sisanya sebesar Rp 14,50 triliun merupakan PMN non-tunai. Tujuan utama pemberian PMN ini, menurut Menteri BUMN Erick Thohir, adalah untuk menjalankan penugasan yang telah diberikan oleh pemerintah dan untuk memperkuat struktur modal atau melakukan restrukturisasi.
Erick Thohir menanggapi kritik terhadap alokasi PMN dengan menjelaskan bahwa sebagian besar dana tersebut diberikan kepada BUMN sesuai dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Ia juga menyoroti bahwa restrukturisasi merupakan bagian penting dari pemberian PMN ini untuk memastikan keberlanjutan dan kekuatan operasional BUMN yang bersangkutan.
Menteri BUMN juga menegaskan pentingnya koordinasi antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dalam proses pemberian PMN. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerimaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan arahan strategis pemerintah untuk memperbaiki kinerja BUMN dan sektor yang terlibat.
Beberapa BUMN yang menerima suntikan dana PMN ini antara lain PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Industri Kereta Api Indonesia (Inka), PT Hutama Karya (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Len Industri (Persero), PT Biofarma (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Danareksa (Persero).
Langkah pemberian PMN ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi nasional melalui peningkatan operasional BUMN, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan kontribusi sektor BUMN terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Meskipun demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana ini akan tetap menjadi fokus untuk memastikan penggunaan yang optimal dan berdampak positif bagi negara. (Mhd)
