JagatBisnis.com – Program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tetap menjadi topik yang kontroversial meski telah berganti nama menjadi program makan bergizi gratis. Program ini tetap menjadi pusat perdebatan terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran yang bisa memberatkan beban fiskal negara.
Lembaga investasi global seperti Morgan Stanley menyoroti program ini sebagai salah satu faktor yang berpotensi menggerus kestabilan fiskal Indonesia. Morgan Stanley telah menurunkan rekomendasi investasi untuk saham-saham Indonesia dalam portofolio mereka, dengan alasan utama adalah ketidakpastian arah kebijakan fiskal di masa mendatang dan pelemahan nilai tukar rupiah. Janji kampanye Prabowo-Gibran untuk menyediakan makanan dan susu gratis bagi siswa dikhawatirkan akan meningkatkan defisit fiskal negara.
Di tingkat domestik, reaksi terhadap program ini juga tidak kalah signifikan. Organisasi nirlaba seperti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memperkirakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 akan mengalami penurunan signifikan dalam pagu anggaran untuk Kementerian dan Lembaga (K/L), yang kemungkinan besar terkait dengan alokasi untuk program makan bergizi gratis.
Menurut FITRA, alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun yang diperlukan untuk program ini dinilai terlalu besar. Mereka menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran tersebut untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan atau ineffisiensi yang bisa merugikan efektivitas program.
Kritik terhadap program ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga administratif. Misbah Hasan dari FITRA menyoroti kebutuhan untuk jelasnya teknis program ini, termasuk bagaimana pengelolaannya di tingkat kementerian atau lintas kementerian. Hal ini penting untuk menghindari potensi masalah yang dapat muncul dalam implementasi di lapangan.
Peneliti FITRA, Gurnadi Ridwan, menambahkan bahwa pemerintah juga perlu mempertimbangkan mitigasi terhadap potensi kebocoran anggaran dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa terkait program ini. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan efektivitas program.
Program makan bergizi gratis yang dijanjikan oleh Prabowo-Gibran menghadapi tantangan serius baik dari dalam maupun luar negeri. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, implementasi dan pengelolaan program ini harus dilakukan dengan cermat dan transparan agar dapat memberikan dampak positif yang sesuai dengan tujuan aslinya. Dengan berbagai kritik dan sorotan yang ada, langkah-langkah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program ini menjadi sangat penting bagi keberhasilannya di masa depan. (Mhd)
