JagatBisnis.com – Politisi PKS Anis Byarwati mengingatkan posisi utang pemerintah per 30 April 2024 sebesar Rp8.338,43 triliun. Jika digabungkan dengan utang BUMN angkanya bisa mendekati Rp20.000 triliun. Untuk itu, anggota DPR RI Komisi XI ini melihat ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah baru untuk mengurangi beban utang yang besar ini.
“Tentu saja utang yang besar ini akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya dan generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan. Maka, kuncinya kita harus disiplin dalam mengelola anggaran negara dalam hal ini APBN,” katanya, Senin (25/6/2024).
Anis memaparkan strategi untuk mwngatasi beban utang yang bisa dijalankan pemerintahan baru mendatang. Pertama, pemerintah harus mampu meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak. Utang yang besar harus bisa diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak.
“Saat ini Tax Ratio kita masih sekitar 9 persen. Sehingga reformasi perpajakan melalui UU HPP harus bisa memperbaiki sistim perpajakan dan meningkatkan potensi perpajakan,” terangnya
Kedua, Anis mengingatkan terkait efisiensi dan efektivitas belanja (spending better) yang konsisten dan berkelanjutan. Karena angka ICOR Indonesia yang mencapai 6,5 menunjukkan, tidak efisiennya berinvestasi di Indonesia. Sebab, Indonesia masih termasuk negara ekonomi biaya tinggi.
“Untuk itu, reformasi struktural untuk memperbaiki kinerja kementerian dan lembaga (K/L) pemerintahan mutlak diperlukan. Salah satunya dengan melakukan spending better secara konsisten dan berkelanjutan. Sehingga bisa menghemat anggaran K/L yang signifikan,” ujarnya.
Langkah ketiga, menurutnya, pemerintahan yang baru harus meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor yang perlu terus dikembangkan, di antaranya sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, perikanan dan pariwisata. Bahkan, diversifikasi ekonomi perlu terus dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu. ”
“Pemerintah baru nantinya bisa fokus untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing global. Apalagi sebagai negara agraris, maritim dan kekayaan alam adalah nilai tambah Indonesia untuk bisa terus berkembang,” imbuh Anis.
Strategi lainnya, lanjutnya, pemerintahan yang baru harus mampu melakukan penguatan mata uang dan neraca perdagangan untuk membuat cost of fund menjadi lebih stabil. Karena meningkatkan stabilitas mata uang nasional untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar yang akan sangat merugikan perekonomian nasional.
“Terdepresiasinya mata uang rupiah menyebabkan ongkos produksi barang yang memiliki komponen import akan meningkat. Selain itu, beban utang juga akan semakin berat. Intervensi yang dilakukan oleh BI untuk meredam kejatuhan rupiah juga menguras cadangan devisa negara,” pungkasnya. (eva)
