jagatbisnis.com – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR melakukan pengecekan ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Sektor 4 di Syisyah, Makkah.
Timwas mempertanyakan seleksi tenaga medis dari Kementerian Agama (Kemenag), bukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Hal itu disampaikan oleh Anggota Timwas DPR RI, Saleh P Daulay saat memimpin pengecekan di salah satu klinik KKHI di Emaar Al Diyafa Hotels, Makkah.
“Ini saya dengar, ada petugas kesehatan yang ditangani oleh Kemenag. Saya minta dibuat penjelasan dulu, sebab tadi saya minta sama temen-temen di sana itu belum ada jawaban,” kata Saleh Daulay dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (13/6/2024)
Saleh mempertanyakan proses perekrutan tenaga medis haji yang dilakukan oleh Kemenag. Ia mempertanyakan alasan dari pemerintah, mengingat Kemenkes merupakan pihak yang lebih mengetahui hal teknis terkait dengan tenaga medis tersebut.
“Lalu mengapa kok ada seleksi di Kemenag tentang petugas kesehatan ini, gimana sistemnya, prosesnya, anggarannya ke mana dan seterusnya,” sambungnya.
Selain proses rekrutmen, Saleh Daulay juga menyoroti rasio jumlah tenaga medis yang tidak seimbang dengan jumlah jemaah haji yang mencapai 241 ribu.
“Untuk rasio tenaga medis yang dimiliki kantor tenaga haji ini, dibanding dengan jumlah jemaah haji kita belum cukup,” ujarnya.
Jumlah tenaga medis yang tidak seimbang ini juga membuat para tenaga medis kerja overtime. “Jumlah jemaah kita total 241 ribu orang, jadi tenaga medisnya tidak seimbang. Jadi mereka kadang over kerjaan. Di mana harus istirahat jadi nggak istirahat,” imbuhnya.
Sementara itu, dari hasil pengecekan ke KKHI, Saleh menilai fasilitas di klinik KKHI sudah cukup memadai. Fasilitas bed hingga dokter yang ada di Klinik KKHI juga dinilai sudah sesuai dengan standar.
Hal ini menjadi catatan Timwas DPR yang akan dibahas dalam rapat internal. Timwas meminta Kemenag menambah kuota untuk tenaga medis. “Sebab tidak masuk akal dengan jumlah jemaah sebesar itu malah petugas hajinya sedikit. Ini prioritas,” tutupnya. (Hfz)
