JagatBisnis.com – Pemerintah masih memiliki tunggakan hutang kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) senilai hampir Rp 1 triliun untuk subsidi pupuk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di masa depan.Jumlah Hutang dan Dampaknya:
Berdasarkan data dari PT Pupuk Indonesia, tunggakan hutang pemerintah tersebut terdiri dari Rp 430 miliar untuk tahun 2020 dan Rp 16,6 triliun untuk tahun 2022. Keterlambatan pembayaran ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja keuangan Pupuk Indonesia dan menghambat produksi pupuk bersubsidi.
Upaya Pemerintah:
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintah sedang dalam proses menyelesaikan pembayaran hutang tersebut. Ia menargetkan pembayaran akan dilakukan dalam waktu dekat.
Kekhawatiran Petani:
Petani di berbagai daerah di Indonesia telah merasakan dampak dari keterlambatan pembayaran subsidi pupuk. Kelangkaan pupuk bersubsidi dan harga pupuk non-subsidi yang tinggi telah membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk untuk tanaman mereka.
Tuntutan Petani:
Petani di berbagai daerah telah melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut pemerintah segera menyelesaikan pembayaran hutang kepada Pupuk Indonesia dan memastikan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi.
Ancaman Krisis Pangan:
Keterlambatan pembayaran subsidi pupuk dikhawatirkan akan berakibat pada krisis pangan. Hal ini dapat terjadi karena petani tidak dapat membeli pupuk untuk tanaman mereka, sehingga produksi padi dan tanaman pangan lainnya akan menurun.
(tia)
