JagatBisnis.com – Jelang dua minggu berjalan sejak mulai live pada 20 Oktober 2023, Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia dinilai belum dapat mencatatkan transaksi yang memuaskan.
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko, mengatakan transaksi di Bursa CPO Indonesia belum dapat membuatnya senang.
“Sampai saat ini saya belum happy, tanggal 20 (Oktober) sampai sekarang berarti sudah 10 hari ya, ya hampir 2 minggu itu transaksinya relatif enggak baik enggak bagus ya,” tutur Didid di Kantor Bappebti, Jakarta pada Rabu (1/11).
Menurutnya, transaksi di Bursa CPO yang berada di bawah naungan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia tersebut masih sedikit.
“Transaksinya masih sangat sedikit saya belum happy untuk ini. Jadi 2 minggu itu masih masih di bawah ekspektasi kami,” tambah Didid.
Kendati demikian, Didid mengibaratkan Bursa CPO Indonesia saat ini sebagai bayi yang baru dilahirkan dan masih belajar berjalan.
Sehingga Didid memastikan Bappebti sebagai lembaga pengawas di bawah Kemendag dalam hal ini masih akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan Bursa CPO Indonesia.
“Saya mengibaratkan ini bayi masih dalam inkubasi, sudah lahir tapi perlu perhatian yang sangat luar biasa, dan itu akan kami lakukan terus,” tambah Didid.
Bahkan Didid mengeklaim, Bappebti melakukan pengawasan insentif terhadap Bursa CPO. “Pengawasannya juga langsung melihat ya, jadi tidak menunggu laporannya saja tapi pengawasannya malah terjun langsung gitu,” imbuh Didid.
Meskipun, tercatat mulai hari ini, Rabu (1/11) Didid tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bappebti lantaran masanya menjadi pejabat struktural harus segera diakhiri sebelum usianya menginjak angka 60 tahun.
Sebelumnya, Bursa CPO Indonesia telah resmi beroperasi atau live sejak 20 Oktober 2023 atau 3 hari lebih cepat dari perkiraan tanggal 23 Oktober 2023.
Bursa CPO ini resmi diluncurkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) pada Jumat, (13/10) di Jakarta. Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat mendorong pembentukan harga acuan CPO yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu, baik untuk perusahaan besar, menengah, maupun kecil/petani kelapa sawit.
Indonesia berkontribusi lebih dari 50 persen kebutuhan CPO dunia, namun belum memiliki harga acuan sendiri. Harga patokan ekspor CPO saat ini bersumber dari Rotterdam dan Malaysia.
Sebagai negara produsen CPO terbesar dunia dengan produksi 47 juta ton per tahun, sudah sejak lama Indonesia bercita-cita memiliki bursa CPO.
Kemendag telah menunjuk Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia sebagai penyelenggara Bursa CPO Indonesia. Saat ini ada 18 perusahaan yang bergabung.
Beberapa Faktor yang Memengaruhi Minimnya Transaksi di Bursa CPO Indonesia
Minimnya transaksi di Bursa CPO Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
- Kurangnya sosialisasi dan edukasi. Masyarakat, khususnya pelaku usaha kelapa sawit, belum sepenuhnya memahami manfaat dan pentingnya Bursa CPO Indonesia.
- Adanya persaingan dengan harga acuan dari Rotterdam dan Malaysia. Harga acuan dari Rotterdam dan Malaysia masih menjadi patokan bagi sebagian besar pelaku usaha kelapa sawit.
- Kondisi pasar kelapa sawit yang sedang lesu. Harga kelapa sawit saat ini sedang berada di level yang rendah, sehingga minat pelaku usaha untuk bertransaksi di Bursa CPO Indonesia masih rendah.
Langkah-Langkah yang Perlu Diambil untuk Meningkatkan Transaksi di Bursa CPO Indonesia
Untuk meningkatkan transaksi di Bursa CPO Indonesia, perlu dilakukan beberapa langkah, antara lain:
- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi. Pemerintah dan Bappebti perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat dan pentingnya Bursa CPO Indonesia kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha kelapa sawit.
- Melakukan promosi dan branding. Pemerintah dan Bappebti perlu melakukan promosi dan branding terhadap Bursa CPO Indonesia agar semakin dikenal oleh masyarakat luas.
- Meningkatkan infrastruktur dan layanan. Pemerintah dan Bappebti perlu meningkatkan infrastruktur dan layanan di Bursa CPO Indonesia agar lebih menarik bagi pelaku usaha.
- Mendukung pengembangan produk derivatif. Pemerintah dan Bappebti perlu mendukung pengembangan produk derivatif di Bursa CPO Indonesia agar lebih (tia)
