JagatBisnis.com – Masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kasus penculikan dan penganiayaan yang berujung kematian terhadap Imam Masykur, seorang warga Aceh yang merantau ke Jakarta. Kasus ini melibatkan Praka Riswandi Manik, seorang anggota Paspampres, serta dua anggota TNI AD lainnya. Ketiganya dituduh melakukan aksi kekerasan dan penculikan dengan motif tebusan sebesar Rp 50 juta.
Menanggapi insiden tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan komentar bahwa pihak berwajib akan menyelesaikan perkara ini dengan sebaik-baiknya. “Sudahlah, saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib,” ujar Prabowo saat diwawancarai di Kementerian Pertahanan. Komentar tersebut mencerminkan keyakinan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara tegas.
Wakil Kepala Staf TNI AD, Letjen Agus Subiyanto, juga angkat bicara terkait kasus ini. Agus menegaskan bahwa dalam TNI terdapat sistem penghargaan dan hukuman, dengan hukuman yang setimpal bagi prajurit yang melanggar aturan. “Prajurit yang melanggar diberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Agus kepada wartawan.
Kasus ini sedang ditangani oleh Pomdam Jaya, dengan upaya untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Polisi Militer TNI AD (Pomdam) Jaya menyatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut, termasuk apakah terdapat unsur pembunuhan berencana dalam aksi tersebut.
Panglima TNI juga telah mengekspresikan keprihatinan atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut. Tindakan ini dinilai serius dan Panglima TNI akan memastikan bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal, bahkan mencakup hukuman mati jika diperlukan.
Kasus ini juga memunculkan perhatian setelah video penyiksaan terhadap Imam Masykur beredar. Namun, TNI membantah video tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks. Meskipun demikian, kejadian ini mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penanganan kasus seperti ini untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
(tia)
