JagatBisnis.com – Polri merespons usulan Bawaslu soal opsi penundaan Pilkada 2024. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan Bawaslu mengajukan usulan tersebut, salah satunya soal potensi gangguan keamanan.
Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengatakan pihaknya siap melakukan pengamanan maksimal dalam seluruh tahapan kontestasi politik itu.
“Polri akan menggelar operasi kepolisian yang dinamakan Operasi Mantap Brata,” kata Sandi lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (15/7).
Sandi menerangkan, operasi itu akan digelar dari tingkat Mabes Polri hingga ke Polres. Dalam pelaksanaanya juga akan menggandeng aparat TNI dan pemerintah daerah setempat.
“Kami akan membuat rencana pengamanan yang detail dan komprehensif. Baik dari segi pola pengamanan, jumlah personel, dukungan anggaran, bahkan cara bertindak apabila ada potensi gangguan agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan aman dan lancar serta demokratis,” tuturnya.
Bawaslu Usul Penundaan Pilkada
Sebelumnya, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengusulkan opsi penundaan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang sejatinya digelar pada 27 November 2024. Bagja memaparkan Pilkada serentak berpotensi bermasalah karena waktunya beririsan dengan Pilpres 2024.
Dalam jadwal KPU, 20 Oktober 2024 adalah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
Sementara bulan depannya, 27 November, adalah pemungutan suara Pilkada seluruh Indonesia.
“Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa,” kata Bagja. (tia)
