JagatBisnis.com – Argentina dilanda kerusuhan saat demonstran yang menentang reformasi konstitusi di Provinsi Jujuy bentrok dengan aparat kepolisian. Lebih dari puluhan orang ditangkap dalam insiden tersebut yang terjadi pada Selasa, 20 Juni.
Aksi protes ini dipicu oleh beberapa kelompok yang mewakili masyarakat adat dan pekerja yang menentang reformasi konstitusional terbaru di provinsi tersebut. Mereka menyuarakan keberatan terhadap undang-undang baru yang mempersempit ruang dan hak-hak protes mereka.
Bentrokan antara demonstran dan polisi terjadi setelah polisi menggunakan kekerasan seperti peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan para demonstran. Dampaknya, puluhan demonstran mengalami luka-luka dan setidaknya 20 orang ditangkap oleh polisi.
Salah satu pasal dalam reformasi konstitusi awalnya menimbulkan kontroversi karena mengubah hak-hak perihal tanah milik masyarakat adat. Namun, pasal tersebut dibatalkan setelah mengundang protes yang luas.
Demonstran melakukan blokade jalan-jalan utama di berbagai kota seperti San Salvador de Jujuy, La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, Fraile Pintado, dan Ledesma. Mereka menuntut pengunduran diri gubernur provinsi dan pembatalan reformasi konstitusional.
Gubernur Gerardo Morales dari Partai Unión Civic Radical, yang memimpin Provinsi Jujuy, membantah bahwa reformasi konstitusional tersebut membatasi hak-hak sosial untuk melakukan protes. Menurutnya, reformasi tersebut masih mempertahankan hak untuk berdemonstrasi selama dilakukan secara damai dan tidak bersenjata, namun melarang penghalangan jalan, blokade jalan, dan pengambilalihan gedung-gedung publik.
Kerusuhan ini mencerminkan ketegangan antara pemerintah provinsi dan kelompok-kelompok yang merasa hak-hak mereka terancam oleh reformasi konstitusional baru. Sementara pihak pemerintah berargumen bahwa reformasi tersebut bertujuan untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan hak-hak tersebut sesuai dengan standar internasional.
Kondisi di Provinsi Jujuy tetap mencekam, dengan masyarakat adat dan pekerja yang terus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menentang reformasi konstitusional yang mereka anggap merugikan.
(tia)
