JagatBisnis.com – Informasi Bank Dunia tentang kemiskinan ekstrem Indonesia yang tinggal 1,5 persen, mendapat komentar dari berbagai pihak. Salah satunya dari, Politi PKS Anis Byarwati.
Menurutnya, perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia masih menggunakan asumsi Purchasing Power Parity (PPP) sebesar USD1,9 per kapita per hari . Sedangkan, asumsi PPP yanh digunakan saat ini sebesar USD2,15 per kapita per hari.
“Jika menggunakan asumsi terbaru tentu angka kemiskinan ekstrem kita bertambah. Walau demikian, saya tetap mengapresiasi pencapaian pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam 20 tahun terakhir,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/5/2023).
Menurut dia, pemerintah harus responsif dan menyiapkan program pengentasan kemiskinan ekstrem lebih fokus dan tepat sasaran. Fokusnya, tetap mencakup rumah tangga yang secara ekonomi tidak aman, yang rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan.
“Program pengentasan kemiskinan pemerintah selama ini memang belum efektif. Sehingga mencapainya tidak tepat sasaran dan langsung. Bahkan data yang digunakan banyak juga kurang akurat. Sementara disisi lain kita ketahui bahwa target Pemerintah sangat ambisius,” imbuhnya.
Anis menambahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024 menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7 persen hingga 6,5 persen atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024.
“Per September 2022, BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 26,36 juta atau 9,57 persen. Artinya masih jauh dari target 7 persen. Bahkan, angka kemiskinan di 14 provinsi masih berada di atas rata-rata nasional,” tutupnya. (eva)
