Maluku, Provinsi Keempat Termiskin Jadi Lumbung Ikan

JagatBisnis.comMaluku merupakan salah satu provinsi kepulauan, yang memiliki 1.412 pulau. Provinsi ini dikaruniai sumberdaya alam yang berlimpah. Makanya sejak lama, Maluku ditargetkan menjadi lumbung ikan nasional. Bahkan, ikan di Maluku menjadi salah satu bargaining pemerintah untuk mendapatkan bantuan dari Jepang. Namun hingga kini, kontribusi penetapan ini bagi penduduk Maluku belum terlihat.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan, provinsi ini dikaruniai sumberdaya alam yang sangat besar. Salah satunya, potensi sektor perikanan kurang lebih sepertiga potensi nasional yaitu sebesar 4.669.390 ton/tahun (37,2 persen). Namun, hal itu sangat berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Karena Maluku merupakan provinsi termiskin ke empat setelah Papua, Papua Barat dan Nusa Tengara Timur.

“Maluku sebagai lumbung ikan nasional jangan hanya menjadi jargon dan janji manis. Tapi, harus benar-benar membawa Maluku keluar dari garis kemiskinan,” tegas saat melakukan kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Maluku dalam rangka Menilik Pertumbuhan Ekonomi di Maluku, Senin (19/12/2022).

Baca Juga :   Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi Meningkat Hingga 202.700 Jiwa

Anis menjelaskan, tingkat kemiskinan di Maluku sebesar 15,97 persen. Angka ini sangat memprihatinkan karena melampaui angka kemiskinan nasional yaitu 9,54 persen.  Karena sumber daya yang dimiliki Maluku belum bisa mengangkat kesejahteraan hidup penduduk Maluku. Kondisi ironis ini disebabkan kebanyakan ikan di tangkap di Maluku tapi tidak diekspor dari Maluku. Ke depan perlu diupayakan agar ekspor hasil laut Maluku bisa langsung  dikirim dari Maluku.

Baca Juga :   Gempa Bumi di Masohi Maluku Tengah Berkekuatan 5,1 Magnitudo

“Dengan angka kemiskinan yang sangat memprihatinkan, kami berharap tidak menjadikan pemerintah provinsi Maluku rendah diri. Justru, kedatangan kami dengan mengundang para mitra kerja ke Maluku diharapkan dapat membantu Maluku dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tutup wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini. (eva)