JagatBisnis.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta agar seluruh lembaga pemerintah menunda kegiatan halal bihalal. Kabar tersebut disampaikan langsung Menteri PANRB Ad Interim, Mahfud MD melalui akun Instagram resmi, dikutip Senin (24/4/2023).
Mahfud mengatakan, semua kantor pemerintah, yakni Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian, BUMN, TNI, dan Polri untuk menunda pelaksanaan halal bihalal. Kegiatan itu bisa dilakukan pada pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H.
“Selaku Menteri PANRB Ad Interim, secara resmi saya mengumumkan semua kantor pemerintah, yakni Kantor Kementerian/Lembaga Non-Kementerian/BUMN/TNI/POLRI, jika merencanakan Halal Bihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H,” tulis Mahfud.
Menurut dia, pada pekan pertama pasca Lebaran atau periode 24 hingga 1 Mei 2023 tidak diperkenankan melakukan halal bihalal atau acara sejenisnya. Misalnya, syawalan dan reunian. Namun, setelah rentang waktu tersebut atau pada 2 Mei tahun ini kegiatan tersebut baru bisa diadakan.
Hingga kabar ini diberitakan, Surat Edaran (SE) perihal permohonan penundaan halal bihalal belum disebarkan. Mahfud MD, memastikan SE segera dikirim ke kementerian, lembaga, BUMN, hingga lembaga negara yang dimaksud.
“Surat resmi akan segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing,” tegas Mahfud MD. (*/esa)
