JagatBisnis.com – PT Transportasi Jakarta (TransJakartq) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait indikasi korupsi dalam pembuatan sistem pengelolaan keuangan tiket. Laporan itu dilayangkan oleh seseorang bernama Musa Emyus didampingi oleh Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia.
Sekjen FAKTA Indonesia Ary Subagyo Wibowo menjelaskan faktor indikasi tersebut berdasarkan kebijakan PT Transjakarta yang mengharuskan pengguna melakukan Tap In dan Tap Out saat menggunakan layanan Transjakarta. Sistem ini mulai bermasalah sejak awal Oktober 2022. Sebab, adanya pemotongan saldo pengguna sebanyak dua kali.
“Sistem pembayaran Transjakarta yang masih memberlakukan sistem pembayaran tiket single tarif atau tarif tetap. Berbeda dengan sistem pembayaran layanan transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) yang disesuaikan dengan jarak tempuh pengguna. Sistem gate control layanan KRL berfungsi untuk menghitung berapa kilometer perjalanan dan biaya yang mesti dibayarkan oleh pengguna.
“Layanan Transjakarta yang menggunakan sistem single tarif mestinya tidak memerlukan kartu dan gate dengan sistem Tap In dan Tap Out seperti saat ini. Hal ini menjadi indikasi adanya penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan kewenangan/jabatan oleh PT Transjakarta untuk memperkaya pihak lain dengan membuat perangkat atau sistem yang tidak sesuai kebutuhan,” jelas Ary.
Tak hanya itu, Ia menyebut kebijakan tiket Transjakarta yang menuai kritik dan laporan karena adanya pemotongan saldo sebanyak dua kali pada kartu pengguna saat Tap In dan Tap Out. Lebih lanjut, Ary mengatakan Musa Emyus meminta lembaga antirasuah untuk memeriksa kebocoran keuangan PT Transjakarta yang diambil dari pengguna secara mendalam.
“Selain itu, juga memeriksa oknum direksi dan/atau manajemen PT Transjakarta serta kontraktor proyek yang melakukan pembuatan proyek sistem kartu dan gate Tap In – Tap Out Transjakarta.,” imbuhnya. (*/esa)
