JagatBisnis.com – Kementerian PUPR melaksanakan serahterima pengelolaan sementara hunian tetap (Huntap) akibat bencana erupsi Gunung Semeru kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan agar Pemkab Lumajang bisa segera mendorong masyarakat yang terdampak bencana untuk dapat segera menempati Huntap sesuai dengan ketetapan persyaratan atau readiness criteria yang ada.
“Kementerian PUPR menyerahkan pengelolaan Huntap ini kepada Pemkab Lumajang untuk segera dimanfaatkan dan di huni oleh masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto saat melakukan kunjungan kerja peninjauan Huntap di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (8/11/2022).
Iwan menerangkan, aset yang diserahterima pengelolaan sementara tersebut merupakan hasil pembangunan hunian tetap yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan serta infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih, air minum, sanitasi, jalan lingkungan, taman dan prasarana dasar pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Menurut Iwan, keberhasilan pembangunan Huntap sebanyak 1.951 unit yang relatif cepat tersebut tidak lepas dari peran serta dan kolaborasi dari berbagai pihak. Kehadiran pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR hanya untuk membantu Pemda dan masyarakat akan bisa segera pulih pasca bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada bulan Desember 2021 lalu.
“Peran pemerintah daerah dalam penanganan pasca bencana alam sangat penting. Pemda juga perlu menyiapkan rencana aksi dan quick assesment warga terdampak dan infrastruktur yang rusak mulai dari masa darurat hingga rekonstruksi maupun jika perlu relokasi warga ke lokasi yang aman,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto juga menyaksikan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara Pekerjaan Pembangunan Hunian Tetap Akibat Bencana Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur 1.951 Unit di lokasi pembangunan Huntap. Penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa IV, Sultan Sidik Nasution dengan Bupati Lumajang, H. Thoriqul Haq.
Lokasi perumahan berupa Hunian
Selain itu, Direktur Jenderal Perumahan beserta Bupati Lumajang juga meninjau langsung hasil pembangunan Huntap dan fasilitas penunjang serta berdialog dengan sejumlah warga penerima bantuan. Pada pembangunan Huntap tersebut, Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan Baznas untuk melengkapi fasilitas umum yang ada di lokasi Huntap tersebut.
Dari hasil pengamatan di lapangan, sejumlah warga juga sudah mulai menempati Huntap serta membuka usaha seperti warung kelontong dan warung makan sehingga kegiatan perekonomian di sana mulai berjalan. Para pekerja juga ada yang sedang menyelesaikan pembangunan sekolah, mesjid hingga penyelesaian sarana pendukung lainnya.
“Kementerian PUPR juga telah membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu serta jaringan air bersih yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Kami juga melatih masyarakat agar bisa mengelola dan merawat Huntap ini dengan baik sehingga daerah ini bisa berkembang di masa mendatang,” harapnya.
Bupati Lumajang, H. Thoriqul Haq menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang berterimakasih kepada Kementerian PUPR yang telah membangun infrastruktur dan perumahan bagi masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada bulan Desember 2022. Pihaknya juga akan melengkapi Huntap tersebut dengan memberikan bantuan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami menamakan Kompleks Huntap ini Perumahan Bumi Semeru Damai atau BSD. Kami ingin masyarakat terdampak bisa mengembangkan wilayah ini seperti kawasan BSD di Tangerang, Banten sekaligus tinggal dengan aman dan nyaman,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut tampak hadir Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Edward Abdurrahman, Direktur Rumah Khusus, Yusniewati, Direktur Rumah Swadaya, K.M Arsyad, Direktur Rumah Susun, Aswin Grandiarto Sukahar, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, M. Reva Sastrodiningrat. Selain itu juga para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan perwakilan perangkat daerah Kabupaten Lumajang. (srv)
