JagatBisnis.com – Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 menyedot anggaran fantastis sebesar Rp76 triliun. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun perlu waspada mengantisipasi kerawanan kebocoran dana tersebut.
“Rentan bocor dan dana sebesar itu harus dapat optimal penggunaannya,” kata Peneliti kebijakan publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, Jumat (20/5/2022).
Riko menjelaskan, kebocoran dana untuk Pemilu Serentak 2024 itu bisa saja terjadi. Ia memaparkan, langkah untuk menangkal kebocoran bisa dengan dua cara. Pertama, KPU melalui Sekjen KPU memperthatikan prinsip keuangan negara.
Menurut dia, prinsip tata kelola keuangan negara, telah banyak terjabarkan dalam regulasi. Prinsip ini antara lain menyangkut tertib, taat aturan, efisiensi, transparan, bertanggung jawab, dan sebagainya.
Oleh karena itu, lanjut Riko, Komisioner KPU, harus memahami benar prinsip tersebut. Sehingga penggunaan anggaran tepat sesuai proses, optimal suuai hasil, efektif sesuai tujuan.
“Komisioner KPU dan Sekjen KPU berkerja sama memahami prinsip tersebut,” ujarnya.
Cara kedua, sambung Riko, KPU sepatutnya melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mulai tahap perencanaan, penggunaan hingga pelaporan anggaran.
Sesuai aturannya, Riko menjelaskan BPKP berwenang memberikan asistensi dalam setiap kebijakan anggaran pemerintah dan lembaga negara. Apalagi KPU juga telah jalin kerja sama dengan BPKP.
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP cukup jelas mengatur tugas dan kewenangan BPKP. Hal ini antara lain menyangkut asistensi perencanaan hingga evaluasi anggaran. Baik pada pemerintah pusat, daerah maupun lembaga nonkementerian.
“Seingat saya BPKP dan KPU sudah kerja sama. Maka optimalkan kerja sama itu. Jangan seremoni saja, ‘ ucapnya.
Dengan begitu, dana fantastis Pemilu Serentak 2024 tidak bocor. Alokasi penggunaannya untuk pencapaian praktik demokrasi yang baik.”Sehingga pemerintah terpilih mendatang lebih baik kualitasnya,” ujar Riko menegaskan.(pia)
