Marak Video Penistaan Agama, Kinerja Kemenkominfo Dipertanyakan

Jozeph Paul Zhang

JagatBisnis.com – Kerukunan umat beragama di Indonesia kembali mendapat cobaan. Baru-baru ini jagat internet dihebohkan dengan video Desak Made Darmawati yang menista agama Hindu, serta diwaktu yang berbeda muncul video Joseph Paul Zang yang menantang pihak polri untuk menangkap dirinya setelah menghina Nabi Muhammad.

Menyikapi hal ini, komunikolog politik nasional Tamil Selvan justru menyinggung kinerja dari Kementerian Komunikasi dan Informasi RI (Kominfo). Menurutnya kominfo harus melakukan pengawasan di dunia internet terhadap konten-konten yang bersifat memecah-belah sebagai upaya pencegahan konflik horizontal.

“Bagi saya ini bukti kominfo tidak paham kerja mereka. Harusnya mereka lebih sigap melakukan screening, sehingga potensi kegaduhan di masyarakat dapat dicegah sedini mungkin. Ini malah justru netizen yang lebih sigap,” Ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada awak media, Senin (19/4).

Baca Juga :   Ngaku Nabi ke-26, Polisi Diminta Cepat Tangkap Jozeph Paul Zhang

Pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini mencontohkan ketika pemerintah melakukan blokir komunikasi untuk meredam potensi kerusuhan pada masa sidang MK pasca pilpres 2019 dan pada saat demo revisi UU KPK, serta pemblokiran konten-konten pornografi pada penguna internet di Indonesia.

Baca Juga :   Kabareskrim Polri Pastikan Jozeph Paul Zhang Masih Berstatus WNI

“Kita ingat pemblokiran komunikasi pada masa sidang MK dan demo UU KPK, lalu pemberlakuan internet sehat dari konten pornografi, nah itu kan bisa,”

“Jadi problemnya, kominfo ini harus selalu diperintah baru gerak, mereka tidak punya inisiatif untuk langkah antisipasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa kesiapan Indonesia memasuki era 5.0 jangan hanya sebuah selogan, namun harus diimplementasikan dengan kominfo sebagai garda terdepan.

Baca Juga :   Sesumbar, Joseph Paul Zhang Ngaku Tak Bisa Dipidana karena Bukan WNI

“Kita selalu dengar tentang era 5.0, saya lihat hal ini masih sebatas gimik politik. Untuk mengimplementasikannya kominfo harus dipimpin oleh orang yang mampu, jika mengurusi konten-konten pemecah belah bangsa saja mereka tidak mampu, saya kira ini patut jadi perhatian presiden dalam rencana reshuffle kabinet kali ini,” tutupnya.(HAB)