JagatBisnis.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia agar menjadi lebih baik. Salah satu upaya dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam memperketat pengawasan peredaran daging anjing.
“Konsumsi daging anjing di Indonesia memang masih terjadi di beberapa wilayah, seperti Sumatera Utara, Manado, Maluku, Jogja, Solo, dan DKI. Demi mempertimbangkan dimensi etnis, hukum, ekonomi, budaya dan SARA, maka kami akan berhati-hati dalam dalam melalukan pendekatan tersebut,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Ditjen PKH, Kementan, Nasrullah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (01/02/2021).
Dia menjelaskan, pihaknya telah berupaya membuat surat edaran Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing. Bahkan, pihaknya juga telah melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait perdagangan daging anjing. Selain itu, pihaknya juga mendukung pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah terkait perdagangan daging anjing.
“KIE terkait perdagangan daging anjing sudah kami lakukan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam bentuk seminar, talkshow, aksi, petisi, dan sebagainya. Sampai saat ini sudah ada 5 daerah yang memiliki Perda terkait perdagangan anjing ini,” ungkap Nasrullah.
Dipaparkan, untuk memaksimalkan upaya meningkatkan kesejahteraan hewan dengan mengurangi perdagangan anjing, pihaknya meminta LSM pemerhati hewan untuk membantu mengedukasi masyarakat. Sehingga bisa mengendalikan populasi anjing liar. Karena anjing liar itu akar masalah kejadian rabies di beberapa wilayah di Indonesia.
“Memang diperlukan waktu yang cukup untuk menyadarkan masyarakat dalam menyikapi isu-isu penyimpangan penerapan kesejahteraan hewan yang terjadi di lapangan. Tapi kami optimis , kami dapat mengendalikan dan memberantas penyakit hewan,” pungkasnya. (eva)
