JagatBisnis.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penggelapan terkait logistik tanah untuk program Rumah DP 0 Rupiah di Badan Upaya Kepunyaan Wilayah (BUMD) Pembangunan Alat Berhasil pada tahun 2019. Angka kehilangan negeri diduga mencapai ratusan miliyar rupiah.
KPK pula telah memutuskan Ketua Utama Perumda Pembangunan Alat Berhasil, Yoory C Pinontoan sebagai terdakwa dalam masalah itu.
Partai Kebersamaan Indonesia( PSI) menulis, dari 2019 sampai 2021 Pemprov DKI telah menyetor pelibatan modal untuk logistik tanah di BUMD Pembangunan Alat Berhasil dengan angka keseluruhan mencapai Rp3, 3 triliun. Rinciannya merupakan APBD 2019 sebesar Rp1, 4 triliun, APBD- P 2020 Rp900 miliyar, dan APBD 2021 Rp1 triliun.
“ Dari Rp3, 3 triliun itu terdapat beberapa yang sudah dibelanjakan dan terdapat yang belum, tetapi kita belum mendapatkan informasi absorbsi anggaran lebih rinci. Oleh karena itu, perkara ini butuh dicermati lebih jauh tidak cuma terbatas logistik tanah tahun 2019,” tutur Eneng Malianasari, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Bagian Partai Kebersamaan Indonesia( PSI) di Jakarta, Senin, 8 Maret 2021.
Di dalam rapat- rapat ulasan anggaran, tutur Eneng, PSI telah mempersoalkan besarnya anggaran logistik tanah di Alat Berhasil.
“ Misalnya, apakah betul luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan ataupun hanya beli tanah saja Lalu, untuk mengirit anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah dapat dibentuk di tanah- tanah yang telah dipahami oleh Pemprov DKI Tetapi, itu seluruh tidak jadi atensi Pemprov DKI karena kabarnya anggaran di Alat Berhasil itu untuk bekal tanah ataupun land banking,” jelas Eneng.
Bagi Eneng, anggaran logistik tanah memang kira- kira rawan. Alasannya, angka anggarannya amat luar biasa mencapai triliunan rupiah setiap tahun, tetapi cara pengadaannya tidak terbuka dan tembus pandang.
“ Mulai dari penentuan posisi, penunjukan fasilitator, ijab harga, sampai perundingan harga seluruhnya dilakukan dengan cara tertutup dan offline. Sudah waktunya Pemprov DKI mempraktikkan sistem logistik tanah yang tembus pandang, alhasil khalayak dapat menjaga di mana posisi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya,” cakap Eneng.
Bagi Rencana Pembangunan Waktu Menengah Wilayah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017- 2022, sasaran jumlah rusunami di dalam program Rumah DP 0 Rupiah sebesar 232. 214 bagian. Tetapi sampai saat ini realisasinya masih kurang dari 1. 000 bagian ataupun tidak hingga 1 persen.
“ Peristiwa ini amat ironis di tengah suasana ribuan masyarakat Jakarta yang belum memiliki rumah yang pantas. Ini merupakan peringatan keras untuk Pak Anies sebagai gubernur supaya tidak melakukan pembiaran kepada penyalahgunaan anggaran. PSI mendukung langkah- langkah KPK untuk memecahkan permasalahan ini sampai berakhir dan melakukan tindakan jelas untuk seluruh pihak yang mudarat negeri,” ucap Eneng.
Terdapat cara investigasi tanah ini, interogator lembaga antirasuah telah memutuskan 4 pihak sebagai terdakwa. Mereka antara lain, YC berlaku seperti Dirut PSJ, sebuah BUMD DKI Jakarta, AR dan TA.
Tidak hanya itu, interogator pula memutuskan PT. AP berlaku seperti pedagang tanah sebagai terdakwa permasalahan yang terindikasi mudarat finansial negeri senilai Rp100 miliyar. (ser)
