Di dalam rapat- rapat ulasan anggaran, tutur Eneng, PSI telah mempersoalkan besarnya anggaran logistik tanah di Alat Berhasil.
“ Misalnya, apakah betul luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan ataupun hanya beli tanah saja Lalu, untuk mengirit anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah dapat dibentuk di tanah- tanah yang telah dipahami oleh Pemprov DKI Tetapi, itu seluruh tidak jadi atensi Pemprov DKI karena kabarnya anggaran di Alat Berhasil itu untuk bekal tanah ataupun land banking,” jelas Eneng.
Bagi Eneng, anggaran logistik tanah memang kira- kira rawan. Alasannya, angka anggarannya amat luar biasa mencapai triliunan rupiah setiap tahun, tetapi cara pengadaannya tidak terbuka dan tembus pandang.
“ Mulai dari penentuan posisi, penunjukan fasilitator, ijab harga, sampai perundingan harga seluruhnya dilakukan dengan cara tertutup dan offline. Sudah waktunya Pemprov DKI mempraktikkan sistem logistik tanah yang tembus pandang, alhasil khalayak dapat menjaga di mana posisi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya,” cakap Eneng.
Discussion about this post