Rencana Kenaikan PPN Bukan Kebijakan yang Tepat

JagatBisnis.com –  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Padahal saat ini ekonomi Indonesia sedang berjuang bangkit untuk pulih dari dampak pandemi Covid-19. Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menilai kenaikan tarif PPN dalam kondisi seperti saat ini bukan merupakan kebijakan yang tepat.

“Terus terang saya bingung melihat kebijakan pemerintah ini, ketika ekonomi mau bangkit, tapi malah dihantam dengan rencana menaikkan PPN. Padahal, saat ini daya beli masyarakat sedang tertekan,” kata Anis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Dia menjelaskan, kenaikan PPN dampak kontraksinya bisa ke segala lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah bawah. Sehingga bisa menghantam daya beli masyarakat dan membahayakan industri retail. Sebaiknya, pemerintah jangan mencari jalan pintas untuk memenuhi target pajak.

“Jangan sampai pemerintah kembali mencederai rasa keadilan. Karena kenaikan PPN menjadi beban baru bagi konsumen dan dunia usaha secara luas. Daripada menaikan PPN, sebaiknya pemerintah menarik pajak dari harta atau warisan orang-orang kaya (wealth tax) di Indonesia,” ungkapnya.

Apalagi, lanjut Anis, pemerintah baru saja menurunkan tarif PPh Badan, obral insentif pajak dan pembebasan PPnBM yang hanya menyasar golongan menengah ke atas. Tapi di saat yang sama, pemerintah malah berencana menaikkan tarif PPN yang menyangkut konsumsi barang dan jasa masyarakat secara keseluruhan.

“Seharusnya, pmerintah menarik pajak atas kekayaan jenis tertentu atau warisan dengan nilai minimal tertentu. Karena pajak warisan cukup prospektif untuk menambah setoran pajak. Jangan malah menambah beban masyarakat yang sedang susah dengan kenaikan PPN. Karena PPN adalah pajak yang paling dekat dengan masyarakat,” tutup Anis. (eva)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button