Mensos Risma Diminta Tata Kembali Program Bantuan Perlindungan Sosial

jagatBisnis.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menilai, tak mudah bagi para anggota kabinet baru menjalankan tugas kenegaraan di tengah situasi pandemi Covid-19 yang berdampak kepada berbagai dimensi, terutama ekonomi, sosial dan bahkan dalam politik.

“Diperlukan kerja keras super ekstra untuk membantu Presiden Jokowi. Kita berikan kesempatan kepada figur-figur baru tersebut untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk bangsa,” ujar Ace kepada Akurat.co, Kamis (24/12/2020).

Menurut Ace, tantangan utama adalah memastikan penanganan kesehatan tetap harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, Ace meminta Menteri Sosial (Mensos RI) Tri Rismaharini menata kembali program Perlindungan sosial untuk mengatasi kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

“PR utama Bu Risma adalah menata kembali program bantuan perlindungan sosial dengan melakukan pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” jelasnya.

Selain itu, lanjut Ace, Mensos Risma juga perlu memastikan berbagai program perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai untuk membantu rakyat dengan tepat sasaran dan data yang akurat.

“Tidak boleh lagi ada ketidaktepatan penerima bantuan sosial dan salah sasaran. Harus dipastikan data-data itu valid dan akurat,” tegasnya.

Perlu diketahui, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini menargetkan seluruh bantuan sosial (bansos) cair 100 persen pada akhir tahun 2020 atau bulan Desember.

“Tadi Bapak Presiden pesan, kita yang terutama triwulan 4, bantuan itu harus selesai, selesai ini sudah minggu terakhir,” ujar Risma saat serah terima jabatan Mensos yang disiarkan langsung oleh akun YouTube Kemensos RI, Rabu (23/12/2020).

Politisi PDI Perjuangan ini memastikan jika awal Januari 2021 pencairan Bansos juga harus terselesaikan. “Jadi minggu pertama bulan Januari, karena digunakan untuk supaya ada perputaran uang untuk menggerakkan ekonomi,” jelasnya.

Ia menegaskan, penyaluran bansos akan dilakukan secara tepat lewat pendataan yang baik, bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.

Selain itu, Risma juga akan melakukan pemberdayaan sosial kepada masyarakat. Caranya dengan menggandeng para kepala daerah.

“Kita akan lakukan dengan transparan, tidak ada lagi cash, tunai dalam bentuk apa pun. Tapi kami akan gunakan semua transaksi secara elektronik. Soal rencananya ke depan, setelah perbaikan data lewat kerja sama dengan Disdukcapil Kemendagri,” terangnya.(ser)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button