Masih Ditemukan Warga Miskin di Sultra Belum Dapat Bansos

JagatBisnis.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menemukan warga di pemukiman tertinggal di Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra) belum mendapat bantuan sosial (bansos). Padahal, masuk kedalam kriteria layak mendapat bansos pemerintah.

“Kriteria kelayakan warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial, yaitu kepala keluarga tidak memiliki penghasilan tetap. Selain itu, tinggal di rumah yang tidak layak huni seperti bangunannya sudah lapuk termakan usia,” jelas Hal ini ditemukan Muhadjir saat melakukan kunjungan ke permukiman tertinggal di Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (22/10/2021), seperti keterangan tertulis, Sabtu (23/10/2021).

Selain masih adanya warga tak mendapat bansos, lanjut dia, pihaknya juga mendapati kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat di Kelurahan Sodoha tidak sehat. Kondisi ini dapat membuat warga rentan terkena berbagai macam penyakit.

“Wilayah ini perlu ditata kembali sehingga nantinya dapat dengan layak dihuni. Masyarakat yang menetap di wilayah itu juga menjadi nyaman dan terhindar dari penyakit,” paparnya.

Dia menjelaskan, kunjungannya ke permukiman tertinggal untuk mengecek distribusi program bansos. Selain itu, untuk menjalankan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan di wilayah-wilayah yang menjadi kantong miskin ekstrem.

“Kami melakukan koordinasi sinkronisasi dan pengawasan di lapangan untuk mengecek langsung, pendistribusian bansos dan mengecek keadaan wilayah-wilayah yang menjadi kantong miskin ekstrem,” katanya.

Menurut dia, pemerintah terus memberikan bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Bansos ini hanya diperuntukkan bagi keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data dari Dinas Sosial Kota Kendari, Progam Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) telah disalurkan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Kendari masing-masing sebesar 95 persen dan 93,2 persen.

“Jadi warga yang belum menerima program bantuan sosial akan diusulkan kepada kementerian terkait. Jadi ini harus segera diatur oleh pendamping PKH, oleh pihak Dinas Sosial agar jangan sampai mereka yang memang sangat membutuhkan tidak terjangkau oleh bantuan pemerintah. Apalagi, bantuan yang disiapkansangat besar, maka dari itu di lapangan harus betul-betul tepat sasaran tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah,” pungkas Muhadjir. (*/esa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button