Ini Aturan Lengkap PPKM Level 4 DKI Jakarta hingga 16 Agustus

JagatBisnis.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat 4 COVID- 19 masih dilanjutkan selama 7( 7) hari, terbatas sejak 10 Agustus hingga dengan 16 Agustus 2021.

Kebijaksanaan itu dituangkan dalam Ketetapan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 974 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pemisahan Kegiatan Warga Tingkat 4 Corona Virus Desease 2019 dan sebagai penerapan dari Instruksi Menteri Dalam Negara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pemisahan Kegiatan Warga Tingkat 4, Tingkat 3, dan Tingkat 2 Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam Ketetapan Gubernur itu, tercantum kalau selama era perpanjangan PPKM Tingkat 4, warga yang akan melakukan aktivitas di setiap tempat ataupun sektor- sektor yang telah diresmikan, wajib sudah divaksinasi COVID- 19 minimun takaran awal.

Melainkan: 1. untuk masyarakat yang masih dalam era antara 3( 3) bulan setelah terkonfirmasi COVID- 19, bisa membuktikan fakta hasil makmal, 2). penduduk yang kontraindikasi kepada vaksinasi COVID- 19 berdasarkan hasil pengecekan kedokteran bisa membuktikan fakta pesan keterangan dokter, 3. kanak- kanak umur kurang dari 12( 2 simpati) tahun.

“ Untuk warga yang belum vaksin, mari segera vaksin. Biar esoknya kala seluruh zona lama- lama dibuka, kita tidak butuh takut lagi karena sudah melindungi diri dengan vaksin,” tutur Anies di Jakarta, Rabu, 11 Agustus 2021.

” Yang sudah divaksin dan mau melakukan kegiatan, siapkan fakta vaksinnya, bisa dilampirkan dengan akta vaksin yang diunduh melalui aplikasi Jakarta Saat ini( JAKI) ataupun laman PeduliLindungi. id. Tetap patuh melindungi aturan kesehatan, dan jangan kendor. Kita wajib lalu berupaya dan berharap supaya dapat segera melampaui era endemi ini,” sambungnya.

Pada perpanjangan PPKM Tingkat 4 kali ini, sejumlah zona sudah dibuka kembali. Di antara lain, pusat perbelanjan atau mall, alat berolahraga terbuka, dan kegiatan ritual dengan ketentuan yang legal.

Untuk diketahui, aplikasi aturan kesehatan COVID- 19 dan penguatan sanksinya dalam Ketetapan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan determinasi dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Penerapan Peraturan Wilayah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Corona Virus Desease 2019.

Adapun jenis pemberlakuan pembatasan yang diterapkan dalam perpanjangan PPKM Level 4 ini sebagai berikut:
1. Kegiatan pada tempat kerja/perkantoran
– Sektor non-esensial:
Work From Home (WFH) sebesar 100% (seratus persen).

– Sektor esensial:
a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan.
1. Untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

b. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik).
c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.
d. Perhotelan non penanganan karantina.
e. Industri orientasi ekspor dan penunjangnya di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).
2. Untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Untuk huruf e) hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

– Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya: Diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO (Work From Office) dengan protokol kesehatan secara ketat.

– Sektor kritikal:
a. kesehatan; b. keamanan dan ketertiban:
1. Untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

– Sektor kritikal:
c. penanganan bencana, d. energy, e. logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, g. pupuk dan petrokimia, h. semen dan bahan bangunan, i. objek vital nasional, j. proyek strategis nasional, k. konstruksi (infrastruktur publik), dan l. utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah).
2. Untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO (Work From Office) dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

2. Kegiatan Belajar Mengajar
– Satuan Pendidikan:
Pembelajaran Jarak Jauh atau dilakukan secara daring/online.

3. Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari
a. Supermarket, pasar tradisional, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari: Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional.

b. Apotek dan toko obat: Dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

c. Pasar tradisional dan pasar rakyat yang menjual non kebutuhan sehari-hari: Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

d. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop / pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenisnya: Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

4. Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum
a. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya: Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan di tempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;

b. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall: Hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

c. Restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka: Diizinkan buka dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) 1 (satu) meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit.

5. Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan:
a. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan: Diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;dan
b. Penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dan di atas 70 (tujuh puluh) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan
c. Bioskop, tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.

6. Kegiatan Konstruksi
– Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek): Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

7. Kegiatan Peribadatan
– Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah): Maksimal 25% (dua puluh lima persen) kapasitas atau 20 (dua puluh) orang dengan memerhatikan protokol kesehatan lebih ketat dan/atau pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

8. Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
– Fasilitas pelayanan kesehatan: Beroperasi 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

9. Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa
– Area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya: Ditutup sementara
– Tempat Resepsi pernikahan: Ditiadakan sementara selama penerapan PPKM Level 4
– Lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan: Ditutup sementara.
– Sarana Olahraga:
a. Ditutup sementara.
b. Khusus untuk sarana olahraga di ruang terbuka dapat beroperasi dengan ketentuan:
1. Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB
2. Tanpa penonton.
3. Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

10. Kegiatan pada Moda Transportasi
– Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan Online) dan Kendaraan Sewa/Rental: Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
– Ojek (Online dan Pangkalan): Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. (pia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button