JagatBisnis.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 29 November hingga 1 Desember 2024. Rapat ini bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis yang akan mempengaruhi dunia usaha dan perekonomian Indonesia, serta memperkuat hubungan dengan pemerintah yang baru.
Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia, menjelaskan bahwa Rapimnas kali ini akan fokus pada beberapa agenda penting, termasuk konsolidasi wilayah dan konsolidasi asosiasi. Selain itu, akan ada dialog dengan stakeholders dan pemerintahan baru, serta pengukuhan pengurus lengkap Kadin Indonesia.
“Agenda utama dalam Rapimnas adalah konsolidasi wilayah dan asosiasi, serta berdialog dengan pemerintahan yang baru. Kami juga akan mengukuhkan pengurus lengkap Kadin Indonesia,” ujar Erwin dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta.
Agenda Rapimnas Kadin 2024
Rapimnas akan berlangsung selama tiga hari di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Salah satu agenda penting yang akan dibahas adalah program Astacita, yang merupakan prioritas dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi antara sektor swasta, pemerintahan, dan masyarakat dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi.
“Kita akan berdialog dengan para stakeholders dari kabinet Prabowo-Gibran, dan kami telah menyepakati adanya pendalaman lebih lanjut pada minggu depan dengan Wakil Ketua dan steering committee yang terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang,” kata Erwin.
Selain itu, pengukuhan pengurus Kadin Indonesia juga menjadi salah satu bagian penting dari Rapimnas, yang akan menguatkan struktur organisasi dan memperkuat peran Kadin dalam mendukung sektor industri dan perdagangan nasional.
Pembahasan Terkait Upah Minimum
Topik lain yang akan dibahas dalam Rapimnas adalah soal penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten (UMK). Erwin Aksa mengungkapkan bahwa Kadin akan melakukan mediasi antara pelaku usaha, industri, dan serikat pekerja untuk mencari solusi yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama.
“Kami akan membahas penetapan UMP dan UMK sesuai dengan aturan yang ada, baik itu peraturan gubernur maupun peraturan bupati atau walikota. Kami juga akan melakukan mediasi antara pelaku usaha, industri, dan serikat pekerja untuk mencapai kesepakatan yang baik,” tutup Erwin.
Persiapan dan Harapan
Erwin juga menambahkan bahwa setelah Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, kembali dari kunjungan luar negeri, akan digelar rapat pengurus harian dan rapat lengkap yang akan mengesahkan kepengurusan Kadin Indonesia yang baru.
Kadin berharap, melalui Rapimnas 2024, mereka dapat semakin memperkuat sinergi antara dunia usaha, pemerintahan, dan masyarakat, serta memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan perekonomian Indonesia. (Zan)
