JagatBisnis.com – Proyek Strategis Nasional yaitu pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan IKN ternyata tidak hanya diminati oleh Investor Dalam Negeri saja.
Badan Otorita IKN Nusantara melaporkan sampai 7 Mei 2023, setidaknya ada lebih dari 200 Letter of Intents (LoI) atau pernyataan minat berinvestasi di IKN Nusantara.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Badan Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, mengatakan sebanyak 17 negara tersebut termasuk di dalamnya ada Indonesia.
“Selain dari Indonesia, perusahaan-perusahaan yang telah menyampaikan minat untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN juga berasal dari Singapura, Malaysia, China, Amerika, Prancis, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Finlandia, UEA, Filipina, Luksemburg, Thailand, Jerman, Spanyol dan Kanada,” kata Ali Sabtu (20/5).
Ali mengatakan, LoI terbanyak didominasi dari perusahaan-perusahaan asal Indonesia sendiri. “Setelah itu menyusul perusahaan negara lain dari (berdasarkan urutan) Singapura, Malaysia, China, Amerika, Prancis, dan Inggris,” ujarnya.
Ali sebelumnya juga menjelaskan, tahap berikutnya setelah LoI tersebut adalah tahap pembahasan persoalan business feasibility atau kelayakan bisnis investor ketika mereka menanam modal di proyek IKN. Dalam penyampaian proposal bisnis ini, ada 3 kaidah syarat yang diminta pemerintah.
Satu, pemerintah bisa menyiapkan publik infrastruktur. Kedua, swasta bisa masuk karena ada profit, reasonable profit, saya enggak mau yang tinggi-tinggi, harus reasonable profit. Dan ketiga, ini tidak membebankan masyarakat untuk akses service pembangunan tersebut,” kata Ali saat Webinar Pengembangan IKN sebagai Kota Tangguh, Net Zero & Sirkuler yang diselenggarakan UI, Jumat (19/5).
Adapun soal ratusan LoI yang sudah masuk, Ali menjabarkan prosesnya masing-masing. Sebagian ada yang masih berupa LoI saja, sebagian lagi ada yang sudah melakukan studi kelayakan atau feasibility study. Sisanya lagi, ada yang masih proses pembebasan lahan. Dengan demikian, belum ada pembangunan yang menggunakan dana investasi.
Ada proses tanah yang sudah berjalan. Tanah ini juga yang kalau mau diinvestasikan harus clean and clear, enggak bisa tanah yang bersengketa diberikan toh,” tegasnya.
Adapun pemerintah memproyeksikan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Pendanaan sebesar itu diproyeksikan hanya sebagian kecil yang berasal dari APBN. Porsi terbesar diharapkan diperoleh dari investasi swasta nasional dan asing.
Meski demikian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengungkapkan belum ada investasi yang terealisasi. Sehingga dana pembangunan IKN Nusantara masih mengandalkan APBN. Menurutnya, investor masih menunggu proses land clearing atau pemberesan lahan.
“Untuk investasi-investasi, bagaimana cara membelinya, semuanya kan ada kewenangan di Otorita. Cara beli tanah di sana, kan mereka akan membeli. Belum ada (investasi), sekarang yang dikerjakan yang APBN semua,” ujar Basuki. (den)
