JagatBisnis.com – Rencana ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura menjadi topik yang mengundang perhatian di dalam negeri. Kebijakan ini menghadirkan perdebatan, terutama terkait dengan kecocokan antara kebutuhan energi domestik Indonesia dan rencana ekspor tersebut. Sejumlah pihak menyarankan agar kebijakan ini dipertimbangkan lebih mendalam, mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan bauran energi terbarukan dan memenuhi kebutuhan energi yang terus berkembang.
Kebutuhan Energi Domestik yang Mendominasi
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menegaskan bahwa Indonesia masih membutuhkan tambahan 75 gigawatt energi terbarukan untuk mencapai komitmen pemerintah di masa depan. Jika Indonesia terburu-buru mengekspor listrik, risiko defisit energi hijau dalam negeri bisa menjadi kenyataan. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai proyek carbon capture and storage (CCS) yang akan dikembangkan Singapura di Indonesia. Bhima mengingatkan bahwa Indonesia berisiko menjadi “importir sampah karbon” jika proyek ini tidak diawasi dengan ketat, mengingat potensi kebocoran gas yang bisa berdampak berbahaya bagi masyarakat sekitar lokasi proyek, terutama mengingat Indonesia adalah negara rawan gempa.
Menghadapi Tantangan di Industri Energi
Bhima juga mengungkapkan pentingnya memastikan bahwa ekspor listrik berbasis EBT tidak hanya menguntungkan Singapura, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi industri domestik Indonesia. Salah satunya adalah memastikan adanya transfer teknologi dan keterlibatan perusahaan dalam negeri dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Jika proyek ini hanya melibatkan perusahaan asing tanpa pengembangan kapasitas lokal dan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Indonesia mungkin tidak akan merasakan manfaat maksimal dari kerjasama ini.
Selain itu, adanya pembangunan kawasan ekonomi khusus di Johor, Malaysia, yang juga membutuhkan pasokan energi, meningkatkan kekhawatiran bahwa Indonesia bisa hanya menjadi penyedia sumber daya tanpa mendapatkan keuntungan lebih dari segi industrialisasi.
Potensi Ekspor Listrik untuk Perekonomian Indonesia
Meski ada sejumlah kekhawatiran, Bhima juga mengakui bahwa ekspor listrik berpotensi memberikan pemasukan devisa yang bisa memperkuat nilai tukar rupiah. Dengan negosiasi yang tepat, surplus listrik yang dihasilkan dari proyek ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan domestik, khususnya di Sumatra, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Kepastian Manfaat bagi Indonesia dalam Kerjasama dengan Singapura
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Indonesia tidak menolak kerjasama ekspor listrik hijau dengan Singapura, namun negara tetangga itu juga harus memberikan keuntungan lebih bagi Indonesia. Ia menekankan pentingnya investasi dalam industri energi terbarukan dan memastikan bahwa Indonesia mendapat manfaat lebih besar dari proyek ini. Bahlil juga berharap bahwa hasil negosiasi yang sedang berlangsung dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua negara.
Kesepakatan Ekspor Listrik ke Singapura
Pemerintah Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Singapura terkait ekspor listrik hijau. Rencananya, Indonesia akan mengekspor sekitar 3 gigawatt listrik hijau dengan nilai investasi mencapai US$ 30 miliar (sekitar Rp 308 triliun) dari Kepulauan Riau pada periode 2027 hingga 2035. Proyek ini melibatkan lima perusahaan yang bertanggung jawab atas ekspor listrik rendah karbon, termasuk Pacific Medco Solar Energy, Adaro Solar, dan Keppel Energy.
Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan potensi energi terbarukan yang melimpah untuk mendukung ekonomi domestik sekaligus memperkuat hubungan bilateral dengan Singapura. Namun, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa kerjasama ini membawa dampak positif bagi perekonomian dan ketahanan energi nasional. (Hky)
