JagatBisnis.com – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyatakan pesimismenya terhadap prospek penjualan rumah tapak subsidi pada tahun 2024. Menurut Junaidi, penurunan yang signifikan dalam penjualan rumah subsidi, terutama yang menggunakan fasilitas KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), disebabkan oleh terbatasnya kuota yang diberikan pemerintah.
“Penurunan penjualan rumah subsidi sangat signifikan karena kuota FLPP yang sudah habis sejak dua bulan lalu. Seharusnya, kuota FLPP yang dibutuhkan sekitar 230.000 unit per tahun, namun yang diberikan pemerintah hanya sekitar 200.000 unit, bahkan baru-baru ini ditambah hanya 34.000 unit,” ujarnya pada Selasa (3/12).
Junaidi menambahkan bahwa meskipun terdapat sekitar 32.000 konsumen yang telah disetujui oleh bank untuk membeli rumah dengan KPR subsidi, terbatasnya kuota FLPP membuat banyak calon pembeli tidak bisa melanjutkan proses pembelian rumah. “Konsumen yang sudah siap, tetapi tidak bisa mendapatkan kuota, ini yang menjadi hambatan utama,” jelasnya.
Selain itu, Junaidi juga menyoroti penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada sektor rumah tapak komersil. Meskipun pengembang telah menawarkan berbagai upaya seperti diskon dan pembebasan biaya, biaya tambahan seperti pajak dan biaya bank yang cukup besar masih menjadi kendala bagi konsumen. “Di sektor rumah komersil, meskipun sudah ada berbagai upaya, biaya tambahan tetap menjadi hambatan,” kata Junaidi.
Junaidi juga mengungkapkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan di berbagai kementerian yang memperlambat realisasi program perumahan. Menurutnya, kebijakan yang tidak sesuai antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat memperburuk situasi, menjadi hambatan bagi pengembang dan masyarakat yang ingin memiliki rumah.
APERSI menargetkan penjualan sekitar 100.000 unit rumah pada 2024. Namun, dengan terbatasnya kuota FLPP dan situasi ekonomi yang belum pulih, target tersebut diperkirakan tidak akan tercapai. Hingga kuartal III 2024, penjualan rumah subsidi hanya tercatat sekitar 7.000 unit, jauh dari target yang seharusnya.
Junaidi berharap agar pemerintah dapat meningkatkan kuota FLPP, mengoptimalkan sinkronisasi kebijakan antar kementerian, serta memberikan lebih banyak dukungan kepada pengembang untuk mendorong pertumbuhan sektor properti, khususnya rumah tapak. “Jika kuota FLPP diperbesar dan kebijakan antar kementerian bisa diselaraskan, saya optimis pasar properti bisa tumbuh lebih baik di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (Zan)
