JagatBisnis.com – Dengan dilantiknya Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pelaku industri properti kini berharap akan ada langkah konkret dari pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) memberikan dukungan penuh terhadap program ini.
Komitmen APERSI
APERSI, yang memiliki lebih dari 5.000 anggota pengembang perumahan di seluruh Indonesia, telah lama berfokus pada pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan milenial. Sekretaris Jenderal APERSI, Daniel Djumali, menegaskan bahwa lebih dari 90% anggotanya berkomitmen untuk mengembangkan perumahan bagi segmen ini.
“Kami mendukung penuh program 3 juta rumah dari pemerintah, yang mencakup 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di wilayah pesisir. Program ini sangat sejalan dengan semangat APERSI,” ungkap Daniel pada Selasa (22/10).
Pentingnya Desain Berbasis Kearifan Lokal
Daniel juga menyoroti pentingnya desain rumah yang mempertimbangkan kearifan lokal, terutama di daerah pedesaan dan pesisir yang memiliki kondisi tanah dan lingkungan yang bervariasi.
“Setiap wilayah memiliki karakteristik tanah yang berbeda. Misalnya, di Riau dengan tanah gambut atau di Kalimantan Selatan dan Barat yang memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini menuntut struktur pondasi dan desain yang berbeda-beda untuk mencapai hasil maksimal,” jelasnya.
Selama 26 tahun, APERSI telah menerapkan pendekatan berbasis kearifan lokal dalam pembangunan rumah yang disesuaikan dengan kondisi setempat, berkontribusi pada penyediaan hunian layak bagi MBR dan milenial serta membantu mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah tersebut.
Dampak Ekonomi dari Sektor Perumahan
“Properti, khususnya perumahan bagi MBR dan milenial, memberikan efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian. Sektor ini menciptakan lapangan kerja yang besar dan memberikan dampak bagi lebih dari 170 sektor ekonomi lainnya,” kata Daniel.
Namun, dia juga mencatat bahwa masih diperlukan tambahan minimal 20.000 unit perumahan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.
Skema Pembiayaan dan Dukungan Pemerintah
APERSI menekankan pentingnya skema pembiayaan yang tepat untuk mendukung program ini. Daniel menyarankan perlunya skema yang fleksibel dan berkelanjutan, terutama untuk daerah pedesaan dan pesisir yang menghadapi tantangan khusus.
“Kami mengusulkan skema renovasi atau peningkatan mutu rumah yang efektif dan efisien untuk wilayah-wilayah tersebut,” ungkapnya. Selain itu, dia mendorong skema pembiayaan rumah bersubsidi bagi MBR dan milenial dengan suku bunga tetap 5% selama 10-15 tahun, serta keringanan fiskal seperti PPN 0%, PPh 1%, dan BPHTB 0% untuk rumah dengan harga di bawah Rp350 juta.
“Perizinan yang cepat, hemat, dan mudah juga sangat diperlukan untuk mendukung program ini,” tambah Daniel.
Harapan untuk Kuota Subsidi
Terkait kuota subsidi, Daniel menyatakan bahwa meskipun ada tambahan kuota subsidi sebesar 34.000 unit untuk tahun 2024, kuota tersebut diperkirakan akan habis pada bulan November. Dia berharap Bank Himbara dapat menciptakan skema KPR khusus bagi MBR dan milenial yang lebih bersahabat.
Dengan dukungan pemerintah yang kuat dan komitmen para pengembang, prospek bisnis properti untuk perumahan MBR dan milenial di tahun 2024 dan seterusnya terlihat menjanjikan. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal skema pembiayaan dan percepatan regulasi untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat luas. (Zan)
