JagatBisnis.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa harga mobil listrik di Indonesia kini semakin terjangkau dan mulai bersaing dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Hal ini disebabkan oleh kebijakan insentif yang diberikan pemerintah, seperti pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40% ke atas, yang diberlakukan sebesar 10%.
“Semakin lama, semakin banyak pilihan mobil listrik yang tersedia dengan harga yang semakin bersaing. Ini sangat penting untuk mengurangi emisi karbon, apalagi Indonesia sudah berkomitmen untuk berkontribusi dalam mencapai target pengurangan emisi global,” kata Airlangga dalam acara di ICE BSD City, Tangerang, Minggu (1/12/2024).
Insentif Pemerintah untuk Dorong Peralihan ke Mobil Listrik
Insentif yang diberikan pemerintah untuk kendaraan listrik bertujuan untuk mempercepat transisi ke energi ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pembebasan PPnBM dan pengurangan PPN untuk mobil dengan TKDN tinggi merupakan langkah strategis yang mendukung pengembangan industri kendaraan listrik domestik.
Namun, Airlangga menekankan bahwa insentif ini tidak berlaku selamanya. Program tersebut direncanakan berakhir pada akhir tahun 2024, dan keberlanjutannya masih bergantung pada evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dampaknya terhadap harga jual kendaraan listrik dan dinamika pasar otomotif nasional.
“Program ini memiliki batas waktu dan akan berakhir pada akhir tahun. Keberlanjutan insentif akan dibahas lebih lanjut, karena kita perlu melihat apakah harga mobil listrik sudah cukup kompetitif di pasar,” ujar Airlangga. Menurutnya, jika harga mobil listrik masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil, konsumen mungkin akan enggan memilihnya.
Masa Depan Insentif dan Fokus pada Kendaraan Listrik
Terkait perpanjangan insentif untuk mobil hybrid, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini lebih fokus pada pengembangan kendaraan listrik penuh. “Kami sedang fokus pada kendaraan listrik, bukan kendaraan hybrid. Negara perlu pendapatan, dan kami sudah sering memberikan fasilitas untuk sektor otomotif, termasuk PPnBM DTP untuk kendaraan berbahan bakar fosil,” tegasnya.
Walaupun demikian, ada kemungkinan perpanjangan insentif untuk mobil listrik, mengingat program ini terbukti efektif dalam mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk membahas kelanjutan program ini.
Peluang untuk Pertumbuhan Pasar Otomotif Listrik
Peningkatan daya saing harga mobil listrik ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor otomotif terhadap ekonomi nasional sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari emisi karbon. Dengan harga yang lebih terjangkau dan lebih banyak pilihan, diharapkan masyarakat Indonesia akan semakin beralih ke mobil listrik, yang menjadi solusi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan perekonomian.
Kebijakan insentif ini juga menjadi langkah penting dalam mendukung Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi karbon yang telah dijanjikan dalam kesepakatan global terkait perubahan iklim. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya produsen mobil listrik yang memasuki pasar Indonesia, diharapkan bahwa kendaraan listrik akan menjadi pilihan utama di masa depan. (Mhd)
