JagatBisnis.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengembangkan skema penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan setelah rapat internal bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Bahlil ditunjuk sebagai ketua tim yang bertugas merumuskan kebijakan penyaluran subsidi BBM yang lebih efektif. Dalam keterangan yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (1/11), ia menyatakan, “Kami membahas beberapa langkah terkait subsidi tepat sasaran. Tim kami sedang bekerja dan dalam waktu dekat, kami akan melaporkan hasilnya kepada Presiden untuk dijadikan bahan referensi dalam pengambilan keputusan.”
Opsi Berbasis Bantuan Tunai Langsung
Salah satu opsi yang dibahas adalah penggunaan bantuan tunai langsung (BLT) sebagai formulasi untuk penyaluran subsidi. “Ada beberapa formulasi, dan salah satunya adalah BLT. Keputusan akhir akan disampaikan setelah tim selesai bekerja,” tambah Bahlil.
Fadjar Djoko Santoso, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), menyatakan bahwa Pertamina akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait subsidi BBM.
Pendapat dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, berpendapat bahwa mengubah subsidi energi menjadi skema BLT bisa menjadi langkah yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. Namun, ia menekankan pentingnya memiliki data yang akurat untuk memastikan efektivitas program ini. “Harus ada review atau pengayaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial,” ungkapnya.
Tulus juga mengingatkan bahwa model BLT memiliki risiko, seperti penyalahgunaan dana untuk keperluan yang tidak semestinya, contohnya membeli rokok. “Jika ini terjadi, maka akan berakibat fatal karena dapat menggerus daya beli masyarakat,” tambahnya.
Syarat Penerapan Subsidi Energi BLT
Untuk menerapkan subsidi energi melalui skema BLT, Tulus menekankan dua syarat penting: data penerima BLT harus akurat dan ada jaminan bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak produktif. Mengingat prevalensi merokok yang tinggi di kalangan rumah tangga miskin di Indonesia, hal ini menjadi perhatian serius.
Dengan rencana ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. (Zan)
